Pro
Pusat Data
Koleksi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sistematis serta terintegrasi
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab gratis tentang berbagai isu hukum
Berita
Informasi dan berita terkini seputar perkembangan hukum di Indonesia
Jurnal
Koleksi artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk referensi penelitian Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Bacaan 8 Menit
Saya mau bertanya tentangcontempt of court. Karena saya membaca di salah satu buku tentang konsep KUHP yang baru, menjelaskan tentangcontempt of court. Apakah definisi daricontempt of court tersebut? Terima kasih atas jawabannya.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Definisi Contempt of Court yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 20 Maret 2013, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Dian Dwi Jayanti, S.H. pada Rabu, 28 Desember 2022.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Mengutip buku Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court 2002 (hal. 7), istilah contempt of court pertama kali ditemukan dalam Penjelasan Umum UU 14/1985butir 4 yang berbunyi:
… Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai “Contempt of Court.”
Lantas, apa yang dimaksud dengan contempt of court atau penghinaan pengadilan? Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa penghinaan terhadap lembaga peradilan atau arti contempt of court adalah perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan yang dapat mengurangi kemandirian kekuasaan kehakiman (hal. 8).
Selanjutnya, perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain (hal. 9):
Kemudian, menurut Luhut M.P. Pangaribuan dalam bukunya yang berjudul Advokat dan Contempt of Court (hal. 17) berpendapat, contempt of court klasifikasinya bisa bersifat langsung atau tidak langsung, bersifat pidana atau perdata tergantung pada peristiwanya. Menurutnya, contempt of court secara tidak langsung lebih potensial dilakukan oleh wartawan.
Lebih jauh, masih menurut Luhut (hal. 20), dalam konteks ada perilaku langsung dan tidak langsung bersifat pidana atau perdata, siapa saja yang mengikuti suatu sidang bersikap merendahkan, merusak, melecehkan wibawa pengadilan maka hakim yang memiliki kekuasaan besar (absolut) berdasarkan KUHP dan KUHAPtidak memerlukan lagi kewenangan tambahan. Luhut berpendapat, Pasal 218 KUHAP (lama) memberi kewenangan pada hakim dengan ancaman hukumannya bisa tiga minggu dalam penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 217 KUHP (lama).
Pasal 218 KUHAP lama yang saat ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku[1] mengatur bahwa siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Jika bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dalam hal pelanggaran tata tertib tersebut termasuk dalam tindak pidana, maka pelaku dapat dituntut.
Adapun, ketentuan tersebut saat ini diatur di dalam Pasal269 UU 20/2025 yang telah berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026,[2] berbunyi:
Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 269 ayat (1) UU 20/2025 diterangkan bahwa ketentuan ini berlaku bagi setiap orang untuk menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung, bersikap hormat dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan timbulnya kegaduhan sehingga persidangan terhalang karenanya. Tugas pengadilan bersifat luhur, oleh karena itu tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia, dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian, beberapa pasal yang termasuk penghinaan terhadap pengadilan atau contempt of court diatur di dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku mulai 2 Januari 2026.[3] Untuk memperkaya wawasan Anda, kami juga akan membandingkannya dengan ketentuan dalam KUHP lama yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagai berikut:
KUHP | UU 1/2023 |
Tersebar dalam beberapa pasal, contoh pasal yang mengatur antara lain: Pasal 207 KUHP Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.[4] Pasal 217 KUHP Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp1,8 juta.[5] Pasal 224 KUHP Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:
| Beberapa pasal yang mengatur antara lain: Pasal 279 UU 1/2023 (1) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai tiga kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I yaitu Rp1 juta.[6] (2) Setiap orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai tiga kali oleh atau atas nama hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta.[7] Pasal 280 UU 1/2023 (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta, setiap orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:[8]
Pasal ini merupakan delik aduan yang dapat dilakukan secara tertulis oleh hakim.[9] Pasal 281 UU 1/2023 Setiap orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI yaitu Rp2 miliar.[10] |
Jadi, yang dimaksud dengan contempt of court adalah setiap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.
Contempt of court dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UU 1/2023 atau KUHP baru.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Pasal 362 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)
[2] Pasal 369 UU 20/2025
[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[4] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (“PERMA 2/2012”), denda dikalikan 1.000
[5] Pasal 3 PERMA 2/2012
[6] Pasal 279 ayat (1) jo. Pasal 79 ayat (1) huruf a UU 1/2023
[7] Pasal 279 ayat (2) jo. Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
[8] Pasal 280 ayat (2) jo. Pasal 79 ayat (1) huruf b UU 1/2023
[9] Pasal 280 ayat (2) dan (3) UU 1/2023
[10] Pasal 281 jo. Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023
