Bacaan 6 Menit
Saya membeli barang di sebuah minimarket, tetapi setelah dikonsumsi, saya baru menyadari bahwa barang tersebut ternyata sudah kedaluwarsa. Apa langkah yang harus saya ambil?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Langkah Hukum Jika Barang yang Dibeli Ternyata Kadaluwarsa yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 16 Januari 2014.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut KBBI, kedaluwarsa adalah sesuatu yang sudah lewat (habis) jangka waktunya (tentang tuntutan dan sebagainya); habis tempo.
Menurut Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Konsumen, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
Kami kurang mendapat keterangan yang jelas apakah pada barang tersebut tidak tercantum tanggal kedaluwasa atau justru memiliki tanggal kedaluwarsa tetapi tetap diperjualbelikan. Oleh karena itu, kami akan menjelaskannya satu per satu.
Dalam konteks barang yang dijual tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa, maka mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
Pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.
Selain ancaman pidana tersebut, pelaku usaha juga dapat dikenakan hukuman tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen yaitu:
Sebagai pelaku usaha, pemilik minimarket dilarang untuk tidak mencantumkan atau menghilangkan tanggal kedaluwarsa pada barang yang dijualnya.
Sedangkan, jika barang tersebut telah dicantumkan tanggal kedaluwarsanya namun sudah melewati jangka waktu dan masih diperjualbelikan, hal ini melanggar hak Anda sebagai konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.[1]
Menjual barang yang telah kedaluwarsa melanggar larangan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.
Jika Anda sudah terlanjur membeli barang di minimarket namun ternyata sudah kedaluwarsa, pertama-tama Anda dapat menyampaikan keluhan kepada minimarket yang menjual barang tersebut. Hal ini merujuk ketentuan Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Selain itu, Anda juga dapat menempuh langkah hukum berdasarkan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut:
Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, dalam kasus Anda membeli barang yang ternyata sudah kedaluwarsa, dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau lembaga lain yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan dapat juga menggugat ke pengadilan.
Namun, jika sudah diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, maka gugatan ke pengadilan hanya bisa ditempuh ketika upaya di luar pengadilan tidak berhasil.
Perlu Anda perhatikan pula Penjelasan Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, bahwa apabila sengketa telah diselesaikan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen, hal tersebut tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah proses penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen.
Dengan demikian, Anda dan pemilik mini market memiliki hak untuk menentukan upaya penyelesaian sengketa mana yang akan ditempuh. Jika Anda memutuskan untuk menuntut pemilik minimarket sebagai pelaku usaha secara pidana, Anda dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk dapat diproses melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan akan mengikuti ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen.[2]
Selanjutnya, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.[3]
Contoh Kasus
Contoh kasus dapat kita temukan Dalam Putusan PN Airmadidi No. 61/Pid.Sus/2024/PN Arm. Terdakwa berniat menambah penghasilan, terdakwa menjual snack yang telah kedaluwarsa di kios dan toko-toko di Boltim, Gorontalo dan Sumalata Gorut serta Morowali (hal. 4 – 5).
Atas tindakan tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, serta tidak sesuai dengan kondisi atau jaminan sebagaimana yang dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang tersebut (hal. 34).
Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan dUU Perlindungan Konsumen, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (hal. 34).
Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan kepada terdakwa. Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (hal. 34).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Putusan:
Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Arm.
Referensi:
Kedaluwarsa, yang diakses pada 11 Desember 2024, pukul 13.10 WIB.
[1] Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”)
[2] Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen
[3] Pasal 7 huruf f UU Perlindungan Konsumen
