Jumat, 24 March 2017

Dasar Hukum Struktur dan Skala Upah

Dasar Hukum Struktur dan Skala Upah

Pertanyaan

Apakah sudah ada pengganti Kepmen 49 Tahun 2004? Kalau belum ada, apakah kepmen tersebut masih berlaku?

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Kini telah terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (“Permenaker 1/2017”). Pada saat Permenaker 1/2017 ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Perlu diketahui, kini telah terbit Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (“Permenaker 1/2017”). Pada saat Permenaker 1/2017 ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah (“Kepmenakertrans 49/2004”), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[1]

 

Permenaker 1/2017 ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[2]

 

Struktur dan Skala Upah

Permenaker 1/2017 mengatur mengenai Struktur dan Skala Upah, antara meliputi penyusunan dan pemberlakuannya, pemberitahuan dan peninjauannya, serta sanksi jika tidak mematuhi ketentuan dalam Permenaker ini.

 

Struktur Upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah.[3]

 

Skala Upah adalah kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan.[4]

 

Struktur dan Skala Upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan.[5]

 

Struktur dan Skala Upah wajib disusun oleh Pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.[6] Upah yang tercantum dalam Struktur dan Skala Upah merupakan upah pokok.[7]

 

Struktur dan Skala Upah ini ditetapkan oleh pimpinan Perusahaan dalam bentuk surat keputusan.[8] Struktur dan Skala Upah ini berlaku bagi setiap Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan.[9]

 

Struktur dan Skala Upah wajib diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh oleh Pengusaha secara perorangan, yang diberitahukan sekurang-kurangnya Struktur dan Skala Upah pada Golongan Jabatan sesuai dengan jabatan Pekerja/Buruh yang bersangkutan.[10]

 

Perlu diketahui bahwa pada saat Permenaker 1/2017 ini berlaku, pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah, wajib menyusun dan menerapkannya berdasarkan ketentuan dalam Permenaker ini paling lambat 23 Oktober 2017, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permenaker 1/2017:

 

(1)  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah, wajib menyusun dan menerapkan Struktur dan Skala Upah berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 23 Oktober 2017.

(2)  Struktur dan Skala Upah yang telah disusun sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku.

(3)  Pengusaha yang telah menyusun Struktur dan Skala Upah dan belum melaksanakan kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib melaksanakan pemberitahuan paling lambat tanggal 23 Oktober 2017.

 

Perbedaan Permenaker 1/2017 dengan Kepmenakertrans 49/2004

Salah satu perbedaan ketentuan yang diatur dalam Permenaker 1/2017 dengan Kepmenakertrans 49/2004 yaitu tentang Tahapan Penyusunan Struktur dan Skala Upah, yaitu sebagai berikut:[11]

 

No.

Dalam Permenaker 1/2017

Dalam Kepmenakertrans 49/2004

1

Analisa jabatan;

Analisa jabatan

2.

Evaluasi jabatan

Uraian jabatan

3.

Penentuan Struktur dan Skala Upah

Evaluasi jabatan

 

Selain itu, sebagaimana telah disebutkan di atas, Permenaker 1/2017 mengatur adanya kewajiban pengusaha untuk melakukan pemberitahuan Struktur dan Skala Upah kepada seluruh Pekerja/Buruh secara perorangan.[12] Sebelumnya, Kepmenakertrans 49/2004 tidak mengatur kewajiban pemberitahuan ini.

 

Uraian selengkapnya mengenai hal-hal yang diatur dalam Permenaker 1/2017 dapat Anda akses dalam tautan berikut: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

3.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah;

4.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.

 



[1] Pasal 14 Permenaker 1/2017

[2] Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[3] Pasal 1 angka 1 Permenaker 1/2017

[4] Pasal 1 angka 2 Permenaker 1/2017

[5] Pasal 1 angka 3 Permenaker 1/2017

[6] Pasal 2 ayat (1) Permenaker 1/2017

[7] Pasal 3 ayat (1) Permenaker 1/2017

[8] Pasal 5 Permenaker 1/2017

[9] Pasal 7 ayat (1) Permenaker 1/2017

[10] Pasal 8 Permenaker 1/2017

[11] Pasal 4 ayat (1) Permenaker 1/2017 dan Pasal 3 Kepmenakertrans 49/2004

[12] Pasal 8 Permenaker 1/2017

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua