Mengenal Aul dan Rad dalam Hukum Waris Islam

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pengaturan Aul dan Rad dalam Kewarisan Islam yang dibuat olehSovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 3 Juli 2017.

KLINIK TERKAIT

Hak Waris Anak Perempuan dan Anak Laki-laki

02 Jul, 2025

Hak Waris Orang Muslim Atas Harta Non-Muslim

19 Mei, 2025

Bolehkah Menggadaikan Rumah Tanpa Izin Ahli Waris Lainnya?

06 Mei, 2025

Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam

29 Apr, 2025

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa itu aul dan rad? Singkatnya, aul dan rad merupakan istilah yang dikenal dalam hukum waris Islam. Aul dan rad secara spesifik diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), tepatnya dalam Pasal 192 dan 193 KHI. Sebelum membahas contoh dan perhitungan aul dan rad lebih lanjut, mari simak ketentuan dan konsep waris dalam Islam terlebih dahulu.

Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam

Merujuk pada KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.^[1]

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.^[2]

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:^[3]

1. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Adapun, kelompok-kelompok ahli waris menurut KHI terdiri dari:^[4]

1. Menurut hubungan darah:
   1. golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; dan
   2. golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
   1. golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
   2. golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.^[5]

Besaran Bagian Ahli Waris

Besaran bagian masing-masing ahli waris adalah:

1. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat 1/2 bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.^[6]
2. Ayah mendapat 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat 1/6 bagian.^[7]
3. Ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat 1/3 bagian.^[8]
4. Ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.^[9]
5. Duda mendapat 1/2 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat 1/4 bagian.^[10]
6. Janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat 1/8 bagian.^[11]
7. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian.^[12]
8. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat 1/2 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.^[13]

Aul dan Rad dalam KHI

Mohammad Daud Ali dalam buku Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (hal. 324) berpendapat bahwa dalam hukum waris Islam dikenal asas keadilan berimbang. Asas ini dalam kompilasi hukum Islam terdapat, terutama, dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian masing-masing ahli waris yang disebut dalam Pasal 176 dan Pasal 180 KHI. Juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui pemecahan secara aul dengan membebankan kekurangan harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Hal ini disebutkan dalam Pasal 192 KHI yang berbunyi:

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan secara aul menurut angka pembilang.

Lebih lanjut, agar asas keadilan berimbang dapat diwujudkan waktu penyelesaian pembagian warisan, penyesuaian dapat dilakukan melalui rad yakni mengembalikan sisa (kelebihan) harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing.^[14]

Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menerima pengembalian itu. Namun, pada umumnya ulama mengatakan bahwa yang berhak menerima pengembalian sisa harta itu hanyalah ahli waris karena hubungan darah, bukan ahli waris karena hubungan perkawinan.^[15] Dalam KHI, persoalan rad dirumuskan dalam Pasal 193 KHI yang berbunyi:

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

Dalam rumusan tersebut tidak dibedakan antara ahli waris karena hubungan darah dengan ahli waris karena hubungan perkawinan. Penyelesaian pembagian warisan dapat dilakukan dengan damai berdasarkan kesepakatan bersama.^[16] Di dalam KHI hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 183 KHI yang berbunyi:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Contoh Aul

Sebagai contoh, kami merujuk pada penjelasan Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (hal. 124-125), di mana aul merupakan penyelesaian kerugian. Kerugian ini berupa hasil pembagian pertama lebih dari satu. Sebagaimana yang telah dijelaskan hal ini diselesaikan dengan pengurangan bagian masing-masing ahli waris secara berimbang. Berikut contoh perhitungannya:

Pewaris meninggalkan:

1. janda (a)
2. dua orang anak perempuan (b dan c)
3. ibu (d)
4. bapak (e)

Maka pembagian warisannya akan seperti:

a = 1/8

b dan c = 2/3

d = 1/6

e = 1/6

Jumlah perolehan semua ahli waris (a+b+c+d+e) = 3/24 +16/24+4/24+4/24 = 27/24.

Kemudian, bagian tersebut di-aul-kan (dikurangi secara berimbang) berbanding dengan cara menyamakan penyebutnya dengan pembilangnya sehingga sekarang menjadi 27/27.

Selanjutnya dibagikan menurut penyebutnya semula sehingga menjadi:

a = 3/24 menjadi 3/27

b dan c = 16/24 menjadi 16/27

d = 4/24 menjadi 4/27

e = 4/24 menjadi 4/27

Jumlah = 27/27 =1

Contoh Rad

Sayuti (hal. 120) mencontohkan harta peninggalan yang tidak habis dibagi pada pembagian pertama. Misalnya pewaris meninggalkan:

1. ibu (a)
2. seorang anak perempuan (b)
3. janda ( c)

Maka pembagian warisannya akan seperti:

a = 1/6

b = 1/2

c = 1/8

Jumlah = 4/24 + 12/24 + 3/24 = 19/24

Jadi, masih tersisa 24/24 – 19/24 = 5/24. Sisa ini namanya sisa bagi. Sisa bagi ini di-rad-kan (dikembalikan secara berimbang) kepada a, b dan c, sehingga a, b dan c masing-masing akan mendapat tambahan dari sisa bagi yang 5/24 itu berimbang dengan berapa bagian yang telah diperolehnya masing-masing dalam pembagian pertama tadi.

Perbandingan perolehan mereka dalam pembagian pertama adalah 4:12:3 diambil dari perolehan mereka di atas tadi, yaitu 4/24 : 12/24 : 3/24. Jumlah angka 4+12+3= 19 dijadikan angka pembagi tadi.

Dengan demikian,

1. a mendapat tambahan 4/19 x 5/24 = 20/456
2. b mendapat tambahan 12/19 x 5/24 = 60/456
3. c mendapat tambahan 3/19x 5/24 = 15/456

Jadi pembagian terakhir adalah :

a = 1/6 +20/456 = 76/456 + 20/456 = 96/456

b = ½ +60/456 = 228/456 + 60/456 = 288/ 456

c = 1/8 +15/456 = 57/456 + 15/456 = 72/456

Pengujian perhitungan:

96/456 + 288/456 +72/456 =1

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila harta pewaris tidak habis dibagi (kelebihan) atau terdapat kekurangan dalam pembagian, maka masalah tersebut dipecahkan dengan cara aul dan rad. Aul untuk penyelesaian kekurangan dalam pembagian harta warisan pewaris, sedangkan rad merupakan metode untuk menyelesaikan kelebihan dalam pembagian harta pewaris.

Demikian jawaban dari kami terkait aul dan rad dalam hukum waris Islam sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Referensi:

1. Mohammad Daud Ali. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Edisi Keenam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004;
2. Sayuti Thalib. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

^[1] Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”)

^[2] Pasal 172 KHI

^[3] Pasal 173 KHI

^[4] Pasal 174 ayat (1) KHI

^[5] Pasal 174 ayat (2) KHI

^[6] Pasal 176 KHI

^[7] Pasal 177 KHI

^[8] Pasal 178 ayat (1) KHI

^[9] Pasal 178 ayat (2) KHI

^[10] Pasal 179 KHI

^[11] Pasal 180 KHI

^[12] Pasal 181 KHI

^[13] Pasal 182 KHI

^[14] Mohammad Daud Ali. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Edisi Keenam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004, hal. 325

^[15] Mohammad Daud Ali. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Edisi Keenam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004, hal. 325

^[16] Mohammad Daud Ali. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Edisi Keenam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2004, hal. 325