Sanksi bagi Anggota DPR yang Tidak Masuk Kerja

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Sanksi Bagi Anggota DPR yang Sering Tidak Hadir Bertugas yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Oktober 2017.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Anggota DPR sebagai Pejabat Negara

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam artikel Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya, pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara serta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Sebagai contoh pejabat negara adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), presiden, dan hakim. Pejabat-pejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara.

Pelanggaran Kode Etik

Menyambung pertanyaan Anda terkait anggota DPR yang tidak masuk bekerja atau absen, kami sampaikan bahwa absen termasuk dalam pelanggaran kewajiban anggota DPR. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c Peraturan DPR 1/2025 yang menyatakan bahwa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah merupakan pelanggaran kode etik yang termasuk pelanggaran berat.

Terhadap pelanggaran ini, terdapat Mahkamah Kehormatan Dewan (“MKD”) yang bertugas:[1]

1. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik;
2. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
3. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;
4. melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan kode etik;
5. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik;
6. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;
7. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik;
8. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;
9. menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran kode etik;
10. melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran kode etik;
11. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran kode etik;
12. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara MKD kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan
13. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.

Sebagai informasi, penegakan kode etik ini dilakukan oleh MKD melalui upaya pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan dilakukan dengan sosialisasi pelatihan mengirimkan surat edaran dan memberikan rekomendasi atau cara lain yang ditetapkan oleh MKD. Upaya penindakan dilakukan oleh MKD berdasarkan peraturan DPR yang mengatur mengenai tata beracara MKD.[2]

Sanksi Pelanggaran Kode Etik DPR

Kemudian, anggota DPR yang dinyatakan melanggar kode etik dikenai sanksi berupa:[3]

1. sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
2. sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR; atau
3. sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 bulan atau pemberhentian sebagai anggota.

Dengan demikian, anggota DPR yang tidak hadir selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah merupakan salah satu jenis pelanggaran berat kode etik. Terhadap pelanggaran kode etik tersebut dilakukan upaya penindakan oleh MKD berdasarkan peraturan DPR yang mengatur mengenai tata beracara MKD. Anggota DPR yang melanggar kode etik dapat dikenai sanksi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Kemudian, menjawab pertanyaan Anda, anggota DPR yang tidak masuk kerja dikenai sanksi yang akan ditentukan oleh MKD sesuai peraturan perundang-undangan, Namun sepanjang penelusuran kami, sanksi yang dimaksud tidak terdapat ketentuan sanksi denda. Melainkan, sanksi dari mulai teguran sampai pemberhentian sementara paling singkat 3 bulan atau pemberhentian sebagai anggota.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami terkait anggota DPR yang sering absen sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.