Bolehkah Koperasi Mendirikan Yayasan?

PERTANYAAN

Bolehkah koperasi mendirikan yayasan? Apakah koperasi dapat dimasukkan ke dalam struktur yayasan di dalam anggaran dasar?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 20 September 2019.

KLINIK TERKAIT

Aturan Pembelian Rumah Sakit Berbentuk Yayasan

14 Mar, 2025

Haruskah Ketua Yayasan Memiliki NPWP?

12 Mar, 2025

Apakah Nama Yayasan Boleh Menggunakan Bahasa Asing?

07 Mar, 2025

Bagaimana Status Hukum Yayasan Sebelum Berlakunya UU Yayasan?

07 Mar, 2025

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Koperasi sebagai Badan Hukum

Apa yang dimaksud dengan koperasi? Sebelum menjawab pertanyaan inti Anda, kami akan membahas terkait koperasi terlebih dahulu sesuai UU Koperasi dan perubahannya.

Pengertian koperasi dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 1 UU Koperasi, yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Lantas, apa fungsi dari koperasi? Berdasarkan Pasal 4 UU Koperasi, fungsi dan peran koperasi yaitu:

1. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
4. merusaha untuk mewujudkan dan pengembangan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar,[1] yang memuat sekurang-kurangnya hal yang terdapat dalam Pasal 8 UU Koperasi. Sebagai badan hukum, koperasi baru memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.[2]

Pengesahaan akta pendirian koperasi dilakukan atas dasar permohonan oleh pemohon kepada Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.[3] Menteri Hukum menerbitkan keputusan menteri mengenai pengesahan akta pendirian koperasi pada saat permohonan diterima.[4]

Baca juga: Prosedur Pendirian Koperasi

Koperasi Mendirikan Yayasan

Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan Anda, maka perlu dibahas juga mengenai yayasan. Yayasan di Indonesia diatur dalam UU Yayasan yang sudah diubah dengan UU 28/2004.

Apa yang dimaksud dengan yayasan? Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.[5]

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU Yayasan, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyerahkan kekayaannya.[6]

Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.[7] Selain kekayaan tersebut, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari:[8]

1. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
2. wakaf;
3. hibah;
4. hibah wasiat; dan
5. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pendiriannya, yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.[9] Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan atau badan hukum.[10]

Dengan demikian, menurut hemat kami, koperasi yang merupakan salah satu bentuk badan hukum dapat mendirikan yayasan. Hal ini dilakukan dengan memisahkan sebagian kekayaan koperasi, baik dalam bentuk uang atau barang. Pendirian yayasan kemudian dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur pendirian yayasan di Indonesia dapat Anda baca pada artikel Prosedur Pendirian Yayasan di Indonesia.

Struktur Organ Yayasan

Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya mengenai koperasi sebagai organ yayasan, sebelumnya perlu diingat bahwa yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas.

Pembina dalam yayasan adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh UU Yayasan dan perubahannya atau anggaran dasar.[11] Yang dapat diangkat menjadi anggota pembina ini adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.[12]

Organ yayasan yang selanjutnya adalah pengurus, yaitu organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan.[13] Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.[14]

Terakhir, yaitu pengawas sebagai organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.[15] Pengangkatan menjadi pengawas hanya dapat dilakukan terhadap orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.[16]

Jadi, menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah koperasi dapat dimasukkan ke dalam struktur yayasan di dalam anggaran dasar? Dapat dijawab bahwa koperasi sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum tersendiri tidak dapat menjadi atau masuk ke dalam struktur yayasan. Hal ini karena yang dapat menjadi organ yayasan hanya orang perseorangan saja bukan badan hukum. Kendati demikian, koperasi sebagai badan hukum tetap dapat mendirikan yayasan meskipun tidak dapat menjadi organ yayasan.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi.

---

[1] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU Koperasi”)

[2] Pasal 9 UU Koperasi

[3] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi (“Permenkum 13/2025”)

[4] Pasal 15 ayat (1) Permenkum 13/2025

[5] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan”)

[6] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

[7] Pasal 26 ayat (1) UU Yayasan

[8] Pasal 26 ayat (2) UU Yayasan

[9] Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan

[10] Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU Yayasan

[11] Pasal 28 ayat (1) UU Yayasan

[12] Pasal 28 ayat (3) UU Yayasan

[13] Pasal 31 ayat (1) UU Yayasan

[14] Pasal 31 ayat (2) UU Yayasan

[15] Pasal 40 ayat (1) UU Yayasan

[16] Pasal 40 ayat (3) UU Yayasan