Ketentuan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan

Bacaan 8 Menit
Ketentuan Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan
Pertanyaan

Saya ingin bertanya, apabila seorang perempuan (PR) diperkosa oleh seorang laki-laki (LK), kemudian si PR hamil dan karena ketakutanya akan ketahuan orang tuanya bahwa dia telah diperkosa, maka dibiarkannya hingga usia kehamilannya jatuh 4 bulan. Ketika itu, apakah masih bisa dilakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan? Apakah ada perlindungan hukum atau Hak Asasi Manusia terhadap calon bayi tersebut, seperti hak untuk hidup? Jika ada, apakah tindakan ibu tersebut merupakan suatu tindak pidana? Terima kasih.

Ulasan Lengkap
 
Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan KUHP
Perlu kami jelaskan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) terdapat ketentuan yang melarang perbuatan aborsi sebagaimana yang diatur pada Pasal 346 KUHP yang menyatakan:
 
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam pidana penjara paling lama empat tahun.
 
Dalam hal ini, KUHP sebagai aturan yang bersifat Lex Generalis dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan aborsi adalah sesuatu yang dilarang sehingga dapat dijerat dengan Pasal 346 KUHP.
 
Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan UU Kesehatan
Serupa dengan ketentuan Pasal 346 KUHP, dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (”UU Kesehatan”) dengan tegas melarang tindakan aborsi, yang menyatakan sebagai berikut:
 
Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
 
Namun terdapat pengecualian untuk dua hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam kentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang menyatakan:
 
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  1. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  2. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
 
UU Kesehatan adalah sebuah aturan khusus yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan aborsi berdasarkan asas Lex Spesialis derogate Legi Generalis sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP:
 
Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.
 
Oleh karena itu, ketentuan Pasal 346 KUHP yang mengatur tentang tindakan aborsi sudah selayaknya dikesampingkan karena telah ada aturan khusus yaitu UU Kesehatan yang mengatur hal tersebut.
 
Kemudian suatu tindakan aborsi dapat dinyatakan sebagai sebuah tindakan yang legal juga harus memperhatikan kententuan Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan yang menerangkan sebagai berikut:
 
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
 
Sehingga tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
 
Dan lebih jauh dari pada hal itu, UU Kesehatan juga telah mengatur batas suatu tindakan aborsi, hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 76 UU Kesehatan yang menerangkan:
 
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
  1. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
  2. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
  3. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
  4. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
  5. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.
 
Adapun dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (“PP 61/2014”) menjelaskan tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi atau dengan kata lain memperbolehkan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau akibat dari korban pemerkosaan. Untuk tindakan aborsi akibat dari korban pemerkosaan, batas usia kehamilan haruslah tidak lebih dari 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
 
Kehamilan akibat perkosaan itupun juga harus dibuktikan dengan:[1]
  1. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
  2. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.
 
Jadi, menjawab pertanyaan Anda berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, perbuatan PR melakukan tindakan aborsi pada usia kandungan yang telah mencapai 4 bulan adalah suatu tindakan aborsi yang ilegal dan telah melanggar ketentuan Pasal 194 UU Kesehatan, yang berbunyi:
 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 
Pasal 194 UU Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya.
 
Hak Anak untuk Hidup
Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang dilindungi dalam Konstitusi Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
 
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
 
Selain itu, hak untuk hidup bagi anak juga disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”):
 
Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
  1. non diskriminasi;
  2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
  3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
  4. penghargaan terhadap pendapat anak.
 
Anak yang dimaksud di sini adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[2]
 
Perlindungan ini juga diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak:
 
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 
Atas dasar hal tersebut, Negara berkewajiban menjaga dan melindungi hak hidup setiap warganya, melalui alat-alat negara penegak hukum akan bertindak apabila diketahui terjadi penghilangan hak hidup manusia. Namun demikian, merujuk pada pertanyaan, dalam hal ini PR adalah seorang korban dari tindak pidana pemerkosaan sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum yang dimaksud di sini merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b UU Kesehatan.
 
Dalam rangka melaksanakan perlindungan tersebut, PR selaku korban pemerkosaan diberikan hak untuk melakukan tindakan aborsi sejauh hal tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dengan cara sebagaimana yang telah diatur dalam UU Kesehatan serta PP 61/2014 yang telah diuraikan di atas.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat
 
Dasar hukum: