Terimakasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Bila Mencuri Ide Bisnis Orang Lain yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 20 Agustus 2018.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan ide bisnis itu sendiri. Jika merujuk pada Cambridge Dictionary ide bisnis atau business plan adalah:
a detailed plan describing the future plans of a business.
Jika diterjemahkan secara bebas, ide bisnis adalah suatu rencana terperinci yang menggambarkan rencana masa depan atas suatu bisnis. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa mencuri ide bisnis adalah mengambil suatu rencana masa depan atas suatu bisnis milik orang lain.
Berbicara mengenai ide bisnis, menurut hemat kami hal tersebut berhubungan dengan rahasia dagang. Ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai rahasia dagang adalah UU 30/2000. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 30/2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.
Lingkup perlindungan rahasia dagang sendiri meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.[1] M. Citra Ramadhan et. al, dalam Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (hal. 83) lebih rinci menerangkan objek yang dilindungi dalam rahasia dagang, antara lain:
- formula;
- metode pengelolaan bahan-bahan kimia dan makanan;
- daftar konsumen;
- tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit;
- perencanaan;
- tabulasi data;
- informasi teknik manufaktur;
- rumus-rumus perancangan;
- rencana pemasaran;
- perangkat lunak komputer;
- kode-kode akses;
- personal identification number (pin);
- data pemasaran;
- rencana usaha; dan
Kemudian, dalam Pasal 3 ayat (1) UU 30/2000 diterangkan bahwa rahasia dagang mendapat perlindungan apabila:
- Informasi tersebut bersifat rahasia, yaitu apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;[2]
- Mempunyai nilai ekonomi, yaitu apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;[3]
- Dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya, yaitu apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.[4]
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ide bisnis merupakan rahasia dagang dan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, tindakan mencuri ide bisnis adalah tindakan yang melanggar hak pemilik ide bisnis dan dapat dikenai sanksi pidana.
Terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi pencurian ide bisnis, seperti yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU 30/2000. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang menjadi hak pemilik rahasia dagang, berupa:
- gugatan ganti rugi yang dapat diajukan ke pengadilan negeri;[5] dan/atau
- penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU 30/2000.
Adapun, pemilik rahasia dagang berhak untuk:[6]
- menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
- memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapnya rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
Selain itu, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.[7]
Salah satu contoh mencuri ide bisnis yang berakhir pada gugatan dapat merujuk pada Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. Mengutip Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia (hal. 262-263), Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 ini lebih dikenal Lindenbaum-Cohen Arrest. Pada contoh kasus mencuri ide bisnis ini, Lindenbaum menggugat Cohen supaya mengganti rugi karena Cohen telah melakukan perbuatan tidak patut, yaitu membujuk seorang pekerja perusahaan percetakan Lindenbaum & Co supaya membocorkan rahasia perusahaannya dengan memberi hadiah dan janji-janji kepada pekerja itu sehingga memberikan keterangan yang diperlukannya. Atas perbuatan Cohen, Lindenbaum merasa dirugikan dan akhirnya menggugat Cohen berdasar pada perbuatan melawan hukum yang dalam KUH Perdata Indonesia diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata. Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan Cohen adalah melawan hukum.
Pelanggaran rahasia dagang juga dapat terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.[8] Juga dianggap melanggar rahasia dagang, apabila seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[9]
Selain ganti rugi, terdapat juga sanksi pidana jika dilakukan pelanggar rahasia dagang, sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang yaitu:
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Penting untuk diketahui bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas merupakan delik aduan.[10]
Kami sarankan Anda lebih baik melakukan gugatan perdata terlebih dahulu agar rekan Anda dapat membayar kerugian yang Anda alami. Karena pada hakikatnya sanksi pidana merupakan ultimum remidium (upaya terakhir dalam penegakan hukum).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Referensi:
- Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019;
- Citra Ramadhan et.al. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual. Deli Serdang: Universitas Medan Area Press, 2023;
- Business plan, Cambridge Dictionary, yang diakses pada tanggal 02 Mei 2025, pukul 15.05 WIB.
[1] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (“UU 30/2000”)
[2] Pasal 3 ayat (2) UU 30/2000
[3] Pasal 3 ayat (3) UU 30/2000
[4] Pasal 3 ayat (4) UU 30/2000
[5] Pasal 11 ayat (2) UU 30/2000
[6] Pasal 4 UU 30/2000
[7] Pasal 12 UU 30/2000
[8] Pasal 13 UU 30/2000
[9] Pasal 14 UU 30/2000
[10] Pasal 17 ayat (2) UU 30/2000