Dituntut 4,5 Tahun Penjara = Dipenjara 4,5 Tahun?

Asas-asas Hukum Pidana

Hak-hak Istri Setelah Bercerai

Ayah Tak Menafkahi, Gugatan Nafkah Jadi Solusi

Si Pokrol

Gana-gini atau yang kerap dikenal dengan sebutan harta gono-gini adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri, atau istilah hukumnya dikenal dengan harta bersama.

Harta gono-gini atau harta bersama tidak selalu mencakup seluruh harta yang dimiliki selama perkawinan, tetapi hanya terbatas harta yang diperoleh atas usaha/pencaharian suami atau istri selama perkawinan. Harta bersama tidak mencakup hadiah atau warisan yang diperoleh suami atau istri, oleh karena itu, hadiah atau warisan merupakan harta milik masing-masing suami atau istri.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Harta Gono-Gini Setelah Bercerai

Cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dari kreditur lama kepada kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.

Pelaksanaan penagihan piutang oleh bank sebagai kreditur baru pada dasarnya merupakan hak, dan bukan kewajiban. Hanya saja, jika hak tagih tersebut tidak digunakan maka bank selaku kreditur baru dapat mengalami kerugian secara komerisal, apalagi jika didahului dengan cara pembelian oleh bank dari kreditur lama/asal.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dasar Hukum Cessie dan Penjelasannya

Karena dalam pernikahan siri tidak terdapat dokumen yang diakui oleh hukum bahwa seseorang telah menikah dan sah secara agama, maka konsekuensinya terdapat risiko pasangan yang menikah siri dapat dijerat Pasal 284 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e19969e">KUHP</a> tentang zina, jika suami/istri yang menikah siri ini ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain.

Sebagai contoh, kita dapat merujuk pada <a href="https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/6cbceff2f935594fb5bd4905c41ecb4a/">Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 56/Pid.B/2014/PN.Slk</a>.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apakah Nikah Siri Itu Zina?

Perbuatan mantan pacar yang ancam sebar video pornografi yang direkam diam-diam tanpa sepengetahuan Anda dapat dikategorikan sebagai kekerasan siber terhadap perempuan dalam bentuk cyber harassment dan revenge porn.

Atas perbuatannya, mantan pacar yang merekam video bermuatan pornografi diam-diam dan mengancam akan menyebarkan video tersebut ke internet dapat dijerat <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/undangundang-nomor-44-tahun-2008?r=0&amp;q=uu%20pornografi&amp;rs=1847&amp;re=2020" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Pornografi</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a> berikut aturan perubahannya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mantan Pacar Ancam Sebar Aib ke Medsos, Ini Jerat Hukumnya!

Haris Satiadi & Partners

Doktrin fiduciary duty adalah doktrin tentang kepercayaan/kehati-hatian sehingga jika dihubungkan dengan kepengurusan sebuah PT, maka para pengurus yaitu Direksi dan Dewan Komisaris wajib memegang tugas dan tanggung jawab dalam mengurus PT.

Jadi, setiap anggota Direksi maupun Dewan Komisaris selamanya &ldquo;dapat dipercaya&rdquo; (must always bonafide) dan selamanya harus &ldquo;jujur&rdquo; (must always be honest) dalam menjalankan tugasnya

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Salah Beri Surat Pemutusan Kontrak, Langgar Fiduciary Duty?

Klinik Hukum Universitas Pancasila

BKBH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

LBH Keadilan Semesta Berencana

DSLC

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Nia Mahesa & Co.

Karna Partnership

PERSADA UB

LBH Ansor

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Hotma Sitompoel and Associates

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI)

Kantor Advokat Andrian Febrianto

Seleb Jurist

LKBH-PPS FH UI

Kongres Advokat Indonesia

LKBH Fakultas Hukum UPH

International Business Law Program Universitas Prasetiya Mulya

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas

Lokataru Law and Human Rights Office

Justika.com

Assegaf Hamzah & Partners

Arkananta Vennootschap

IPAS Institute

ANR Law Firm

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Blog Pelayan Masyarakat

USAID-E2J

ADCO Law

SMART Attorneys at Law

Albert Aries & Partners

Leks&Co

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

PAHAM Indonesia

Legal 1O1

Globomark

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Adisuryo Prasetio & Co

DPC AAI Jakarta Pusat

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

PBH Peradi

INDOLaw

DPC Peradi Jakarta Selatan

Ikatan Advokat Indonesia

Advokat dan Konsultan

LeIP

LBH Jakarta

PSHK

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Suara Keadilan

LKHT

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

PrivyID

Alexander Waas & Associates

JAZ & Partners Law Firm

BP Lawyers Counselors at Law

NAYARA Advocacy

Easybiz

Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah

Karyawan Kontrak Resign, Berhak Dapat Uang Kompensasi?

Sahkah Perceraian dengan Surat Talak dari Suami atau Pernyataan di Atas Meterai?

10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata

Pastikan Kesiapan Dokumen-Dokumen Ini Saat Beli Rumah dari Developer!

Cryptocurrency, Halal atau Haram?

Hukumnya Jual Sex Toys di Indonesia

Apa itu poligami? Arti poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.

Dasar hukum poligami dapat dijumpai dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document">UU Perkawinan</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document">KHI</a>. Pada dasarnya jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka suami tidak dapat melakukan poligami, mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari 1 orang. Namun, dalam hal permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, Pengadilan Agama dapat memberi izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia

Dengan ditetapkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6180c76e3ebec/peraturan-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi-nomor-8-tahun-2021?r=0&amp;p=1&amp;q=Peraturan%20Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20Nomor%208%20Tahun%202021&amp;rs=1847&amp;re=2021">Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka</a> (&ldquo;Peraturan Bappebti 8/2021&rdquo;), kini transaksi jual-beli aset kripto dapat dilakukan melalui pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

Namun, tidak semua orang dapat menggunakan jasa pedagang fisik aset kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Untuk menjadi pelanggan aset kripto, yang bersangkutan harus memenuhi sejumlah syarat tertentu.

Apa saja persyaratan tersebut dan bagaimana mekanismenya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

3 Langkah Transaksi Aset Kripto Secara Legal di Indonesia

Kasus yang Anda tanyakan berkaitan erat dengan asas-asas hukum perjanjian di Indonesia, khususnya asas pacta sunt servanda dan asas konsensualisme. Dalam hal PT A hendak mengubah perjanjian tapi tidak ingin melakukan adendum dan menganggap perjanjian sebelumnya tidak pernah ada, maka alternatif yang bisa dilakukan oleh PT A dan PT B adalah membuat perjanjian baru.

Namun sebelum membuat perjanjian baru, guna mengakomodir kepentingan PT A dan sebagai perwujudan asas iktikad baik, PT A harus mengomunikasikan dan mengusulkan perjanjian baru ke PT B terlebih dahulu, sekaligus mencabut keberlakuan perjanjian sebelumnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Mau Mengubah Perjanjian Tanpa Adendum? Lakukan Ini

Untuk dapat bercerai resmi secara hukum, salah satu pihak atau kuasanya dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Sebagai bukti perceraian atau hubungan perkawinan telah putus secara hukum, kedua belah pihak memperoleh surat cerai atau istilah hukumnya yaitu akta cerai. Bagaimana cara mengurus akta cerai?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Dituntut 4,5 Tahun Penjara = Dipenjara 4,5 Tahun?

Asas-asas Hukum Pidana

Hak-hak Istri Setelah Bercerai

Ayah Tak Menafkahi, Gugatan Nafkah Jadi Solusi

Jika Disuruh Memalsukan Tanda Tangan oleh Pemiliknya

Karyawan Kontrak Auto Jadi Tetap karena Ini

Berutang ke Pinjol Ilegal Tak Perlu Dibayar, Benarkah?

Jika Perusahaan Nggak Ngasih Slip Gaji

Buzzerp Serang Psikis Target, Ini Jerat Hukumnya

Yuk Kenali Hakim Ad Hoc dan Pengadilan Ad Hoc di Indonesia!

Mau Buka Kafe? Ini Izin Usahanya

Biaya Urus Cerai

Arsip Jawaban Populer