Diam-diam Foto Orang Lain, Gimana Hukumnya?

Begini Risiko Hukum Jadi 'Pelakor'

Waktu yang Tepat Terbitkan Perppu dan Bagaimana Perppu Dicabut?

Terdakwa Wakili Dirinya Sendiri Jadi Advokat, Bisakah?

Si Pokrol

In a Rule of Law, the protection of Human Rights is a necessity. According to experts, a Rule of Law is a country whose actions of authorities are limited by law. The relationship between human rights and the Rule of Law cannot only be seen in a formal manner, but also in a material manner. Thus, what is the meaning of a relationship between human rights and the Rule of Law?

Please read the review below for a further explanation.

Relationship between Human Rights and the Rule of Law

Basically, Catholic marriage has the characteristic of being one forever and inseparable, monogamous and indissolubile, which means after a marriage between people who are legally baptized (ratum) and consummated by intercourse, the marriage becomes indissoluble, except by death.

However, if referring to the positive law in Indonesia, according to <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Perkawinan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Law Number 1 of 1974 on Marriage</a> (&ldquo;Law 1/1974&rdquo;) and its amendment, one of the reasons a marriage can end is because of divorce, which can only be carried out through a court hearing after the court has tried and failed to reconcile the two parties.

Please read the review below for a further explanation.

Divorce Law in Catholic Marriage

According to <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Perkawinan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Law Number 1 of 1974 on Marriage</a> (&ldquo;Law 1/1974&rdquo;) and its amendment, the kind of marriage you mentioned is known as Mixed Marriage. How is it regulated in Indonesia? Is it possible for a person to lose his/her citizenship by having a mixed marriage?

Please read the review below for a further explanation.

Do You Want to Marry an Expatriate? Check out the Legal Procedures and Consequences!

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Pengadilan HAM ad hoc adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17499/nprt/541/uu-no-26-tahun-2000-pengadilan-hak-asasi-manusia?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_26_2000">UU Pengadilan HAM</a>.

Sementara itu, pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang mana merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Tugas dan kewenangan dari pengadilan HAM adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat.

Lalu, bagaimana perbedaan antara pengadilan HAM ad hoc dan pengadilan HAM? Kemudian, bagaimana mekanisme peradilannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Mengenal Pengadilan HAM Ad Hoc

Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKIHI FHUI)

Pada dasarnya, tidak tertutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, istri sebagai pihak penggugat menuntut nafkah idah, nafkah mutah, dan nafkah anak, sepanjang alasan perceraian bukan karena nusyuz.

Yang dimaksud dengan nusyuz adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Namun demikian, dikabulkannya permohonan hak istri setelah menggugat cerai suami ini sifatnya kasuistik, tergantung alasan dan kondisi-kondisi yang terjadi. Termasuk kemampuan ekonomi suami yang tentu saja terdampak oleh kondisinya yang sakit.

Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami

Michael Agustin & Partners (MA&P Lawyers)

Omay Chusmayadi & Partners Law Office (OCP Law Office)

Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI)

Badranaya Partnership

Tjoetiar Tandjung & Associates

Law Office Simanjuntak & Partners

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI)

Law Office Efendi Lod Simanjuntak & Partners

Henry Indraguna & Partners Law Firm

Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP)

Fakultas Hukum Universitas YARSI

Indonesian Center for Legislative Drafting

Klinik Hukum Universitas Pancasila

Haris Satiadi & Partners

BKBH Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata

LBH Keadilan Semesta Berencana

Pusat Kajian Hukum Bisnis FH Unair

Nia Mahesa & Co.

Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm)

Karna Partnership

PERSADA UB

LBH Ansor

Pusat Kajian Syariah FH Unair

Hotma Sitompoel and Associates

Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti (Ika FH Usakti)

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Kantor Advokat Andrian Febrianto

Seleb Jurist

LKBH-PPS FH UI

Kongres Advokat Indonesia

LKBH Fakultas Hukum UPH

International Business Law Program Universitas Prasetiya Mulya

Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH Universitas Jember

Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas

Lokataru Law and Human Rights Office

Justika.com

Assegaf Hamzah & Partners

Arkananta Vennootschap

IPAS Institute

ANR Law Firm

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad

Indonesia Christian Legal Society (ICLS)

Blog Pelayan Masyarakat

USAID-E2J

ADCO Law

SMART Attorneys at Law

Albert Aries & Partners

Leks&Co

Indonesia Cyber Law Community (ICLC)

Mitra Klinik Hukum

Globomark

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn.

Adisuryo Prasetio & Co

DPC AAI Jakarta Pusat

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

PBH Peradi

INDOLaw

DPC Peradi Jakarta Selatan

Ikatan Advokat Indonesia

Advokat dan Konsultan

LeIP

LBH Jakarta

PSHK

Ikatan Kekeluargaan Advokat UI (IKA Advokat UI)

Suara Keadilan

LKHT

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

PrivyID

Alexander Waas & Associates

JAZ & Partners Law Firm

BP Lawyers Counselors at Law

NAYARA Advocacy

Easybiz

Arti Pidana Penjara Seumur Hidup

Biaya Perceraian yang Perlu Dikeluarkan dalam Proses Cerai

Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Aturan dan Jenis Hak Libur bagi Karyawan

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Tragedi Kanjuruhan

Bingung Hitung Upah Lembur? Ini Rumusnya

Nationality Status of Chinese Indonesian Born in Indonesia

Can You Be Imprisoned for Having Sexual Intercourse with Your Boyfriend/Girlfriend?

Terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penipuan online, salah satunya Pasal 28 ayat (1) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_ite" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ITE</a>. Namun bagaimana cara menentukan suatu perbuatan dapat dijerat dengan pasal tersebut? Bagaimana prosedur untuk melaporkan penipuan online?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Pasal Penipuan Online untuk Menjerat Pelaku

Jika kamu hendak melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, kamu bisa langsung datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana itu terjadi. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu dapat melapor ke Kepolisian tingkat sektor (POLSEK) terdekat di mana tindak pidana itu terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang berada di atasnya, seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

Perlu diketahui bahwa terjemahan memiliki hak cipta tersendiri dan bukan termasuk plagiarisme. Namun demikian, sebelum Anda melakukan penerjemahan e-book atau novel, Anda perlu melakukan hal-hal agar tidak melanggar hak cipta. Apa saja hal yang harus dilakukan tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Cara Upload Terjemahan Novel Agar Tak Langgar Hak Cipta

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Saham sebagai benda bergerak pada dasarnya dapat dihibahkan. Namun dalam melakukan hibah saham, lebih lanjut harus diperhatikan ketentuan dalam hukum perseroan tentang peralihan hak kepemilikan pada saham.

Dalam melakukan hibah saham, jika anggaran dasar PT mengatur pemindahan hak atas saham harus ada penawaran kepada pemegang saham lainnya, maka ketentuan ini berlaku juga untuk hibah.

Lantas, bagaimana syarat dan prosedur hibah saham?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
</div>

Syarat dan Prosedur Hibah Saham

Apa Pentingnya Belajar Ilmu Perundang-undangan? - Fitriani Ahlan Sjarif (ICLD)

Menyadap WhatsApp Pacar, Termasuk Cybercrime? - Kristiani Virgi Kusuma Putri (Persada UB)

Pasal Buat Menjerat 'Perusak' Nama Baik

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Diam-diam Foto Orang Lain, Gimana Hukumnya?

Begini Risiko Hukum Jadi 'Pelakor'

Waktu yang Tepat Terbitkan Perppu dan Bagaimana Perppu Dicabut?

Terdakwa Wakili Dirinya Sendiri Jadi Advokat, Bisakah?

Gagal Nikah, Bisakah Minta Mahar Dibalikin?

Polisi Periksa HP, Langgar Privasi?

Galau Proposal Skripsi Ditolak Berkali-kali oleh Dosen? Ini Tipsnya

Viralin Postingan Close Friend Orang Lain, Begini Hukumnya

Jerat Pidana Menjaminkan BPKB Orang Lain Tanpa Izin

Dirugikan Notaris? Ambil Langkah Ini

Kenali Actio Pauliana dalam Kepailitan

Jaksa dan Penuntut Umum Emangnya Beda?

Arsip Jawaban Populer