Mahkamah Agung Tingkatkan Transparansi dan Efisiensi Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU
Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran No. 2 tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan ( “Surat Edaran”). Secara pokok, Surat Edaran bertujuan untuk menjamin kepastian dan efisiensi yang lebi...
27 April 2016
