Komnas Perempuan Beberkan Persoalan Pengaturan Kekerasan Seksual Qanun Jinayat
Pengaturan kekerasan seksual di Qanun Jinayat memiliki permasalahan substantif intrinsik yang mengha...
Komnas Perempuan Desak Penanganan Kekerasan Seksual di Aceh Gunakan UU TPKS
Untuk penanganan kasus secara komprehensif dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual.
LBH Beberkan Penyebab Meningkatnya Kekerasan Seksual Anak di Aceh
Karena Qanun Jinayat di Aceh hanya fokus menghukum pelaku dan tidak memperhatikan hak-hak korban; hu...
Tunduk Sukarela Nonmuslim Terhadap Qanun Jinayat
Penduduk yang tidak beragama Islam dapat menyatakan tunduk secara sukarela terhadap Qanun Jinayat di...
Parlemen Minta Kemnaker Cepat Respon Aduan Soal THR
Seperti mengingatkan terus para perusahaan agar menunaikan kewajiban membayar THR ke pekerjanya. Ser...
Bertemu Kajati Aceh, Bamsoet Apresiasi Capaian Kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi berbagai capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Aceh di bawah ...
Penerapan Qanun Jinayah Dinilai Langgar HAM dan KUHP
Pemerintah pusat (Kemendagri) diminta meninjau ulang peraturan Qanun Jinayah di Aceh karena penerapa...
Menyoal Penerapan Qanun Jinayah dalam Kasus Kekerasan Seksual
“Tak dapat dibandingkan antara qanun dan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak karena konte...