Saatnya Merevisi UU Arbitrase dan 'Alternatif' Penyelesaian Sengketa: Menjawab Arah RPJPN 2025-2045
RPJPN 2025-2045 telah menetapkan arah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menjadi bagian d...
Indonesia Harus Tetap Menjadi Pihak di NY Convention: Suatu Tanggapan Terbuka
Usulan untuk Indonesia menarik diri dari NY Convention merupakan usulan yang kurang baik dan tidak m...
Adhyaksa Chambers, Wujud Nyata Transformasi Kejaksaan Menuju Pengarusutamaan ADR
RPJPN memandatkan kejaksaan untuk melakukan transformasi yang dapat mendukung percepatan investasi I...
Jamdatun Tegaskan Pembentukan Adhyaksa Chambers untuk Optimasi Penyelenggaraan ADR
Sejalan dengan RPJPN 2025-2045, kejaksaan membentuk Adhyaksa Chambers sebagai salah satu upaya trans...
Sengketa Bisnis Masih Pilih Forum Asing, Indonesia Perlu Berbenah
Penguatan infrastruktur, kualitas layanan, dan kepastian proses penyelesaian sengketa dinilai pentin...
Dapatkah Perkara PMH Diselesaikan Melalui Arbitrase?
Perkara perbuatan melawan hukum ("PMH") pada prinsipnya dapat diselesaikan melalui arbitrase sepanja...
Kejaksaan dan USU Matangkan Konsep Adhyaksa Chambers
Sengketa antarlembaga negara dinilai menguras anggaran dan menunda proyek.
Di Balik Efisiensi Arbitrase: Ketiadaan Organ Eksekutorial jadi Tantangan bagi Pihak Pemenang
Arbitrase menawarkan berbagai keunggulan bagi pihak terkait, terutama pelaku bisnis, namun pelaksana...














