Amankan Tanah agar Tak diklaim Pemerintah sebagai Tanah Telantar
Sudah diatur lebih tegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiba...
Pemerintah Percepat Penyusunan Aturan Turunan PP Penertiban Tanah Terlantar
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ("ATR/BPN") tengah mempercepat penyusun...
Atur Strategi Kawasan Budidaya, RPP RTRWN Baru Segera Terbit
Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ("ATR/BPN") tengah memfinalisasi Rancangan ...
Menggugat PMH Terhadap Institusi Negara dalam Kasus Pertanahan
Meskipun sudah dirancang sedemikian rupa, negara tetap bisa diminta bertanggung jawab hukum secara p...
Legalisasi Harta Wakaf dan Berbagai Upaya Negara Menjaganya
Berbagai upaya dan teknologi diluncurkan Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...
Payung Hukum Pembuktian Sertifikat Elektronik dalam Sengketa Tanah
Meskipun belum diatur HIR, hakim bisa menggunakan UU ITE dan UU Dokumen Perusahaan dalam pembuktian ...
Perubahan Status Kepemilikan Tanah Akibat Bencana Alam
Dengan freezing dan asas kontradiktur delimitasi, pengembalian batas tanah hilang pasca bencana dapa...
ATR/BPN Jelaskan Alur dan Perbedaan Proses KKPR Berusaha dalam Masa Transisi Regulasi
Ketentuan kewenangan penerbitan KKPR dalam PP 28/2025 kini didasarkan pada wilayah administratif, bu...














