Cegah Abuse of Power, Pemerintah-DPR Sepakat Bentuk Badan Pengawas Perampasan Aset
Badan Pengawas dinilai akan bekerja lebih independen dan optimal dibanding Dewan Pengawas. Belajar d...
Delapan Pekerjaan Rumah BPGMN: Transparansi, Pengawasan, hingga Pemulihan Gambut
Pembiayaan harus menerapkan prinsip pencemar membayar. Anggaran negara tidak boleh menggantikan kewa...
Pusat Financial Internasional Bukan Jalan Pintas, Sederet Masalah yang Bisa Gagalkan Ambisi Pemerintah
Sebab, pusat finansial internasional memerlukan basis kepercayaan dalam hal keamanan data, kualitas ...
Cedera Janji Badan Publik
Sudah saatnya birokrasi institusi publik, khususnya universitas, melakukan reorientasi paradigma dar...
Mengulas Problematik Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Indonesia
Muhammad Yasin menyarankan beberapa hal mulai KIP perlu memperkuat kapasitas dan kapabilitas agar se...
Melihat Prinsip dan Dasar Pemrosesan Data Pribadi
Pemrosesan data pribadi dilakukan di berbagai entitas di badan publik, lembaga, maupun korporasi.
DJKI Susun Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang di Kecualikan
Penyusunan DIP ini dapat menjadi acuan bagi DJKI dalam menjalankan kewajibannya sebagai badan publik...
Melihat Irisan antara UU PDP dengan UU KIP
KIP siap melaksanakan substansi UU PDP terkait badan publik.














