Problem Kontrak Elektronik di Persidangan
Setidaknya ada enam syarat untuk menilai keabsahan kontrak yang dibuat secara elektronik.
Mendorong Mekanisme Hukum Mengeksekusi Jejak Digital di Masa Lalu
JAMDATUN sebagai representasi kepentingan negara/pemerintah mengambil langkah hukum (eksekusi) yang ...
Eksklusivitas Akses Data sebagai Persaingan Usaha Tidak Sehat di Pasar Digital
Hak khusus atas akses data tidak lagi sekadar strategi bisnis internal, tetapi menjadi objek penegak...
Menyelamatkan Meja Hijau dari Dikte Jempol Netizen: Rekomendasi Menghadapi Populisme Hukum
Melalui penerapan hukum yang proporsional pada KUHP baru, penguatan imunitas psikologis hakim, dan r...
Koalisi Kritisi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan: Diskriminatif Bagi Pekerja Platform Hingga Disabilitas
Undang-undang yang dirancang saat ini tidak boleh sekadar menjadi undang-undang baru, melainkan haru...
Dari Ojol Hingga Jurnalis: Konvensi ILO 193 Ubah Lanskap Pekerjaan Platform Digital
ILO mengadakan konferensi di Jenewa pada Juni 2026 yang berbuah Konvensi ILO Nomor 193. Konvensi ini...
Jerat Hukum untuk Kreator Konten Berisi Perekaman Tanpa Persetujuan
Satu tindakan perekaman diam-diam dapat menimbulkan beberapa persoalan hukum sekaligus.
Penyusunan Perpres Ojol Dikebut, Pemerintah Atur Ulang Relasi Pengemudi dan Aplikator
Rancangan aturan tersebut tengah dimatangkan dengan mempertimbangkan kepentingan pengemudi, perusaha...














