Konferensi International Labour Organization (ILO) yang diselenggarakan di Jenewa pada Juni 2026 untuk membahas Konvensi ILO Nomor 193 merupakan tonggak bersejarah di tingkat internasional. Untuk pertama kalinya, ILO menentukan standar kerja layak dalam ekonomi platform. Meskipun ekonomi platform sudah berjalan cukup lama, ketentuan mengenai pekerjaan di dalamnya tidak ada yang seragam antara satu negara dengan negara lainnya.
Sekretaris Jenderal Konfederasi Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK), Tri Asmoko Aripan, menjadi salah satu pihak yang menghadiri konferensi ILO di mana Konvensi ILO Nomor 193 disahkan. Ia mengakui bahwa dinamika konferensi sangat mengesankan. Ia bersama kawan-kawan buruh lainnya melakukan selebrasi atas diadakannya konferensi ini
“Ya walaupun dalam selebrasi itu kami cukup menyadari bahwa konvensi ini tidaklah sempurna. Tapi setidaknya, ini sudah menjadi milestone,” ujar Tri ketika menceritakan pengalamannya berada di konferensi ILO dalam Diskusi Publik bertajuk “Konvensi ILO 193 tentang Pekerjaan Layak di Ekonomi Platform dan Peluang Masuk di RUU Pelindungan Pekerja” pada Rabu (16/9).
Baca Juga:
- ILO Jakarta Beberkan Dampak Positif RUU PPRT terhadap Perekonomian
- Lindungi Awak Kapal Perikanan, Indonesia Segera Serahkan Ratifikasi Konvensi ILO 188
Sebagai salah satu negara yang mendukung konferensi tersebut, Indonesia harus melakukan kaji ulang dan evaluasi pemberlakuan Konvensi ILO Nomor 193. Meskipun demikian, sebagai salah satu perwakilan yang hadir ke konferensi, Tri menilai pemerintah Indonesia bukannya setuju dan mendukung, melainkan hanya diam.
Diamnya pemerintah disebabkan oleh kurangnya koordinasi pihak pemerintah Indonesia. Saat konferensi mulai berlangsung, tim Kementerian Ketenagakerjaan belum hadir secara lengkap, sehingga yang berbicara adalah pihak Kementerian Luar Negeri. Pendapat yang disampaikan Kementerian Luar Negeri tidak sesuai dengan diskusi yang sebelumnya telah dilakukan antara ASPEK dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebelum mereka berangkat ke Jenewa.
Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa sepulangnya pemerintah dari Jenewa, Presiden justru menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang mengkategorikan ojek online sebagai pelaku usaha mikro dan bukannya meratifikasi Konvensi ILO Nomor 193. Hingga saat ini, naskah Perpres tersebut belum tersedia.
















