Danantara: Instruksi Tunda RUPS BUMN Non-Tbk Bukan untuk Hambat Bisnis
Tujuan utama dari Surat Edaran Nomor S-027/DI-BP/V/2025 untuk melakukan kajian terlebih dahulu dan m...
Sinergi Kejagung-Taspen Tingkatkan Kepatuhan Hukum dan Tata Kelola Jaminan Sosial PNS
Pendampingan hukum dari kejaksaan menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungs...
Danantara dan PLN akan Kelola Sampah untuk Energi
Pemerintah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanganan Sampah di Perkotaan m...
Melihat Kewenangan Hukum Danantara untuk Tunda RUPS BUMN Non-TBK
Permintaan tersebut dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, mengingat posisi Danantara ...
3 Perusahaan Buka Lowongan Legal Officer, Ada BUMN!
Legal Officer bertanggung jawab menyusun, mengevaluasi, dan menelaah berbagai dokumen hukum, seperti...
Instruksi Danantara Tunda RUPS BUMN Non-Tbk, Tata Kelola dan Kewenangan Kementerian Disorot
Langkah BPI Danantara dalam menginstruksikan penundaan RUPS BUMN Non-Tbk menunjukkan pergeseran kewe...
Melihat Aspek Pidana UU BUMN dari Peraturan Perundang-Undangan
Dosen hukum pidana FH UPH Prof. Jamin Ginting menilai UU BUMN yang baru memberi proteksi supaya peja...
Ketua KPK Tegaskan Pejabat BUMN Tetap Penyelenggara Negara
Oleh karena itu KPK tetap berwenang mengusut korupsi BUMN.














