Kemenkum Kawal Instrumen Hukum Khusus UU PFII bagi Pelaku Usaha, Hindari Konflik Norma
Kementerian Hukum akan mengawal pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkai...
Relatif Baru di Indonesia, Mekanisme ADR Publik Perlu Kedepankan Kesukarelaan dan Kepastian Hukum
Penerapan Alternative Dispute Resolution di sektor publik perlu tetap memperhatikan prinsip kesukare...
Praktisi: Kendala OSS Tak Hanya Error Sistem, Status Usaha Bisa Berubah Nonaktif
Persoalan OSS dalam praktik bahkan dapat berdampak pada status kegiatan usaha. Terdapat pengalaman d...
Memahami Business Judgement Rule dan Batas Perlindungan Hukum Direksi BUMN
Pentingnya memahami logika di balik hukum pidana. BJR masuk ke dalam ranah hukum perdata dan dagang,...
Pemerintah Selaraskan RUU BUMD dengan RUU Badan Usaha
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha...
Tips Menghindari Jerat Pidana Akibat Kerugian Pengelolaan BUMN/BUMD
Kerugian keuangan negara tidak bermula ketika auditor memastikan hitungan angka, melainkan terjadi s...
Danantara Tegaskan Tak Akan Overlapping dengan Regulator PFII
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ("BPI Danantara") menjawab beragam spekulasi yang d...
Intervensi Negara vs Prinsip BJR: Menyoal Beban Hukum Direksi BUMN
Semakin kuat intervensi negara terhadap keputusan bisnis, semakin sulit pula untuk menilai independe...














