Danantara Dorong Insentif Pajak untuk Streamlining BUMN
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ("BPI Danantara") mendorong pemerintah untuk segera...
RPP Amanat UU BUMN Siapkan Peran Baru Kejaksaan Sebagai Mediator
Kejaksaan Agung Republik Indonesia ("Kejagung RI") melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata ...
Mediasi Sengketa BUMN Tak Bisa Sekadar Cari Jalan tengah
Penyelesaian sengketa BUMN perlu memperhatikan risiko kerugian negara, mekanisme BJR, serta jejak au...
Menguji Keputusan Bisnis, Bukan Menilai Hasil Akhir: Refleksi atas Penegakan Business Judgment Rule di Indonesia
BJR tidak pernah dirancang untuk melindungi tindakan illegal/kriminal (illegality), transaksi penipu...
ADR BUMN Tak Bisa Sebebas Sektor Privat, Kepentingan Negara Jadi Pertimbangan
Langkah tersebut perlu mempertimbangkan nilai ekonomi, akuntabilitas publik, serta dasar pengambilan...
Penguatan ADR BUMN Perlu Diikuti Harmonisasi Regulasi Penyelesaian Sengketa
Penguatan mekanisme ADR penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan iklim investasi. Di sisi lain...
Transaksi dan Litigasi Lintas Negara Jadi Tantangan Hukum BUMN
Penting bagi BUMN untuk mencermati berbagai potensi dan dampak yang timbul dalam menjalankan transak...














