Pemerintah Finalisasi Aturan Penugasan Khusus BUMN
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan ("DJPP") Kementerian Hukum tenga...
Aturan Baru Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN Masuk Tahap Harmonisasi
Pemerintah sedang mematangkan Rancangan Peraturan Pemerintah ("RPP") tentang Restrukturisasi dan Pri...
Memperkuat Tata Kelola Aset BUMN melalui Pemahaman Risiko Bisnis dan Hukum
Di tengah tuntutan akuntabilitas pengelolaan aset BUMN yang makin tinggi, pemahaman yang jelas soal ...
Paradigma Rescue Oriented: Membedah Urgensi PKPU bagi Keberlanjutan Layanan Publik BUMN
Masih terdapat kerancuan oleh negara terhadap posisi dari BUMN ketika menghadapi kepailitan. Hal ter...
Strategi Pembelaan Kriminalisasi dengan Business Judgment Rule
BJR jadi salah satu dalil hukum yang kuat dan kerap dipakai lawyer untuk membela klien dari tuduhan ...
Monopoli Ekspor Sawit di Tangan BUMN: Menimbang PP 24/2026 dari Kacamata Hukum Persaingan Usaha
Sebaiknya dipertimbangkan mengubah dasar hukum monopoli ekspor SDA strategis ke level undang-undang,...
Paradoks Konstitusional Sovereign Wealth Fund Indonesia: Perjalanan Epistemologis dari LPI Menuju BPI Danantara serta Implikasinya terhadap Akuntabilitas Publik
Penguatan arsitektur hukum Danantara menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan sovereign wealth fu...
Transformasi Penyelesaian Sengketa Antar-BUMN: Menyongsong Adhyaksa Chambers
Inisiasi Jamdatun untuk mencetuskan Adhyaksa Chambers sangatlah brilian dan patut disambut baik seba...














