Soft Launching Buku "Kriminalisasi Kebijakan": Kerugian Negara Jadi Momok Direksi BUMN
Direksi akan takut mengambil keputusan karena berpotensi terjerat kasus hukum jika ada kerugian nega...
Rancangan Opsi Pengelolaan Tol ke BUMN Pasca Kontrak
Pemerintah tengah menggodok Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ("Rapermen") tentang Pengambi...
Peran In-House Counsel dan Dinamika Penyelesaian Perselisihan Antar BUMN
Banyak hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh In-House Counsel dalam melakukan antisipasi, m...
Kelola Konflik Kepentingan, Kunci Keberlanjutan Kerjasama BUMN dan Swasta
Pengelolaan melalui transparansi, mekanisme independen, dan implementasi GRC dinilai penting untuk m...
Pentingnya Deteksi Dini Masalah Internal Sebelum Terjadi Fraud
Pengawasan internal harus diperkuat.
Rekrutmen Sesuai Kompetensi Bisa Hindari Korporasi Terseret Pidana
Korporasi atau direksi bisa dipidana atas tindak pidana yang dilakukan pihak lain.
Menguji Penerapan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori dan Lex Favor Reo dalam Perkara Korupsi BUMN
Penerapan asas Lex Posterior Derogat Legi Priori dan Lex Favor Reo menjadi pedoman agar penilaian pi...
Perubahan Hukum Pidana, Dorong Profesionalisme dalam Keputusan Korporasi
Dengan adanya prinsip Business Judgement Rule memberikan kepastian bagi direksi untuk mengambil kepu...














