Setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa Ramadan, semua umat muslim di dunia merayakan hari kemenangan atau Idul Fitri. Rasanya tak lengkap bila di hari kemenangan ini, Hukumonline tidak menyajikan artikel khusus yang tentunya berkaitan dengan umat Islam. Untuk itu, di edisi lebaran kali ini Hukumonline menyajikan sejumlah artikel yang kiranya dapat dinikmati pembaca di tengah kesibukan mudik atau sebagainya. Ada pun artikel serial kali ini mendeskripsikan sambil mengenal kembali lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hajat hidup umat Islam. Akhir kata, Redaksi Hukumonline mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H. Semoga artikel serial yang kami sajikan bermanfaat. 

Lembaga Pengelola Hajat Khusus Umat Islam

BPKH. Foto: RES

Nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana investasi, harus  didistribusikan secara adil untuk kepentingan jemaah tunggu yang akan berangkat haji pada 5, 10, 15 atau 20 tahun mendatang.

Menilik Kiprah Lembaga Pengelola Duit Haji

Ketua Komisi Nasional  Haji dan Umrah Mustolih Siradj. Foto: Istimewa

Tak ada alasan tidak melaporkan LHKPN karena mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang begitu besar yang bersumber bukan dari APBN, melainkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji yang bersumber dari setoran jutaan calon jemaah haji.

Komnas Haji Dorong Seluruh Personil BPKH Laporkan LHKPN

Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj. Foto: Istimewa

Selain amanat UU 8/2019, Keppres menjadi legitimasi hukum bagi Kemenag untuk membayar segala biaya menyangkut keperluan penyelenggaraan ibadah haji sedari di tanah air maupun di Mekkah.

Komnas Haji Dorong Presiden Terbitkan Keppres Ongkos Biaya Haji

Ketua MPR Bambang Soesatyo. Foto: Istimewa

Pengawasan sedari sektor transportasi, biaya hidup, konsmsi dan akomodasi sepanjang jemaah haji berada di Arafah Mina dan Mudzalifah. Pemerintah harus memperhatikan aspek keadilan dan kesinambungan dalam melakukan pengelolaan dana haji.

MPR Ingatkan Pemerintah Pengawasan Ketat Penyelenggaraan Ibadah Haji

Subsidi dan tambal sulam sejatinya mengadopsi skema ponzi. Yakni, jemaah haji yang lebih dahulu berangkat dibiayai dari uang jemaah yang masih menunggu antrian sebagaimana pernah digunakan First Travel dan Abu Tour. 

Menelaah Keputusan Penetapan Biaya Perjalanan Haji 2023

Suasana rapat Panja Komisi VIII DPR bersama Kemenag dalam pengambilan keputusan biaya haji 2023 di Gedung DPR, Rabu (15/2/2023) malam. Foto: Istimewa

Jemaah haji lunas tunda tahun 2020/2021 tidak dibebankan tambahan biaya. Sedangkan jemaah haji lunas tunda tahun 2022 dan 2023 masing-masing dibebankan biaya pelunasan.

Begini Rincian Biaya Haji yang Disepakati DPR-Kemenag

Wacana kenaikan biaya ibadah haji dinilai bisa memupuskan harapan banyak calon haji untuk pergi ke Tanah Suci. Karena itu pemerintah diminta untuk mempertimbangkan atas kenaikan biaya ongkos haji secara penuh tahun ini. Pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip keadilan.

BPKN Minta Pemerintah Pertimbangkan Rencana Kenaikan Biaya Haji 

Beranda

Home

dana-haji

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#dana haji