Polemik Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR dari Kacamata UU MK
Ketentuan Pasal 23 dan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang MK mengatur Jabatan Hakim Konstitusi sampai u...
Ada Peluang Membatalkan Keputusan Pergantian Hakim MK Aswanto
Salah satunya, presiden tidak perlu menggubris surat dari DPR mengenai pergantian Hakim Konstitusi A...
Pemberhentian Aswanto Bentuk Pelecehan Independensi Kekuasaan Kehakiman
LBH Jakarta mendesak agar Ketua Mahkamah Konstitusi mengirimkan surat Kepada Presiden untuk kembali ...
Catatan Kritis PSHK dan Perludem Terkait Penggantian Hakim MK Aswanto
Keduanya mendesak Presiden untuk tidak mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Guntur H...
Akademisi Beberkan 3 Persoalan Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto
Prinsip utama kekuasaan kehakiman adalah merdeka dari intervensi, campur tangan, dan dianggap bawaha...
Setara Institute: Pencopotan Aswanto Merusak Independensi Hakim MK
UU MK mengatur mekanisme pemberhentian jabatan hakim konstitusi dilakukan pada saat masa jabatan tel...
Melihat Alasan Pemberhentian Hakim dalam UU Mahkamah Konstitusi
Mantan hakim MK menilai, tindakan DPR tersebut dapat dikatakan telah melanggar UUD dan UU.A
Pencopotan Hakim Aswanto Diduga untuk Muluskan Produk UU Bermasalah di MK
Tindakan DPR tersebut dinilai melanggar hukum, menghina akal sehat, mengangkangi konstitusi dan meng...














