Mengenal Kode Etik Hakim Konstitusi RI: Sapta Karsa Hutama
Kode etik Hakim Konstitusi RI diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 dan diken...
Menelusuri Kekuatan Mengikat Bagian Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK
Tidak hanya pernyataan penghakiman (amar) Mahkamah Konstitusi saja yang mengikat tapi juga pertimban...
Memaknai Asas Erga Omnes Putusan MK
Pelaksanaan Putusan MK sangat tergantung pada kesadaran dan ketaatan pihak-pihak terkait dan adanya ...
Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi ("MK") dan Mahkamah Agung ("MA") merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan ...
Alasan PTUN Jakarta Batalkan Pengangkatan Suhartoyo Sebagai Ketua MK
Tidak ada satupun pasal dalam UU MK dan perubahannya yang mengatur tentang mekanisme dan atau tata k...
PTUN Jakarta: Pengangkatan Suhartoyo Sebagai Ketua MK Tidak Sah
MK bakal membahas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usma...
Menimbang Ulang Concurring Opinion dalam Peradilan Indonesia
Eksistensi concurring opinion perlu diatur secara baik dalam sistem hukum melalui hukum acara.
Revisi UU MK Dinilai Selalu Jadi Alat Menyandera Hakim Konstitusi
Substansi yang direvisi melulu soal masa jabatan hakim. Bahkan RUU Perubahan Keempat UU MK ada mekan...














