Dari Eksploitasi ke Pertanggungjawaban: Menggugat Korporasi Perusak Lingkungan
Indonesia harus berani beralih ke paradigma pertanggungjawaban, di mana korporasi tidak hanya menikm...
Bencana Sumatera dan Precautionary Principle dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Kehutanan, Menteri Kehutanan dapat menggunakan otoritas yang mele...
KUHAP Baru, Tantangan Pembuktian Ilmiah dan Perubahan Iklim
Pasal 235 KUHAP baru memberikan peluang normatif bagi pengadilan untuk melakukan penilaian yang prog...
Kisah Domang dan Perkembangan Rights of Nature dalam Hukum
Sejumlah negara sudah mengakui rights of nature. Di Indonesia, warga masyarakat berhak mengajukan gu...
Pakar Hukum Lingkungan Ini Sebut Banjir Sumatera Sudah Memenuhi Kriteria Bencana Nasional
Pertimbangan ini didasarkan pada besarnya jumlah korban, kerugian harta benda, serta kerusakan parah...
Musibah Banjir Sumatera, Guru Besar FH USU Tuntut Negara dan Korporasi Bertanggung Jawab
Mengingat adanya bukti-bukti awal berupa gelondongan kayu yang terbawa banjir.
Dari Menghukum ke Pemulihan: Jalan Baru Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia
Sudah waktunya mengubah paradigma hukum lingkungan Indonesia harus menjadi instrumen penyembuhan, bu...
Tak Hanya Persetujuan Lingkungan, Ini Pentingnya Persetujuan Teknis dalam Hukum Lingkungan
Pertek dan Persetujuan Lingkungan merupakan dokumen yang saling terintegrasi dan tidak dapat dipisah...














