Pembaruan Hukum Perikatan di Era Bisnis Global
Kepastian hukum bisnis tidak cukup hanya memastikan kontrak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata. Kepastia...
RUU Hukum Perdata Internasional: MA Sodorkan 2 Jalur Eksekusi Putusan Pengadilan Asing
Setidaknya pengadilan menghadapi 3 persoalan klasik dalam praktik peradilan.
Pansus RUU HPI Matangkan Parameter Pembuktian Sengketa Lintas Negara
Panitia Khusus ("Pansus") Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR RI") terus mematangkan pe...
Perkawinan Campuran hingga Waris Masuk RUU HPI, Praktisi Ingatkan Risiko 'Gemuk' Regulasi
Pengaturan hukum keluarga, termasuk perkawinan campuran dan waris, perlu ditempatkan secara tepat ag...
Dari Kontrak Internasional hingga Eksekusi Putusan, Mencari Kepastian dalam RUU HPI
Tumpang tindih dengan berbagai aturan membuat harmonisasi menjadi kunci agar RUU HPI tidak berhenti ...
RUU Hukum Perdata Internasional: Jangan Lupakan Pembaruan Hukum Perdata Nasional
Pemerintah dan DPR perlu menempatkan RUU HPI sebagai bagian dari agenda yang lebih besar yaitu pemba...
Indonesia Resmi Jadi Anggota HCCH, Buka Peluang Adopsi Instrumen Hukum Lintas Negara
Setelah menjadi anggota, Indonesia akan melihat sejumlah instrumen HCCH yang dapat diadopsi, khususn...
Advokat yang 'Asing' Sejak dalam Pikiran Pansus RUU Hukum Perdata Internasional
Pembentuk undang-undang perlu menjadikan pengakuan atas advokat dan kuasa hukum sebagai salah satu k...














