KLH Siapkan Aturan Baru tentang Sanksi Perusak Mangrove
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan E...
Tinjauan Fikih Ekologi terhadap Pencabutan Izin Pertambangan di Kawasan Hutan Lindung Raja Ampat
Dari perspektif fikih ekologi, tindakan pencabutan izin pertambangan di Raja Ampat merupakan langkah...
Usulan Perubahan UU Kehutanan, Ada Peran Tim DPR
Satu usulan dalam Rancangan Undang-Undang ("RUU Kehutanan") tentang Perubahan atas Undang-Undang No....
Perhutani Usul Hutan untuk Perdagangan Karbon Boleh Ditebang
Sekretaris Perusahaan Perhutani Sofiudin Nurmansyah mengatakan dalam rencana pembentukan regulasi ke...
5 Masalah Pembukaan Hutan 20 Juta Hektar untuk Pangan dan Energi
Mulai dari mempercepat laju deforestasi, bertentangan dengan komitmen iklim, konflik lahan, potensi ...
RPP Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove Segera Rampung
Kementerian Koordinator Bidang Pangan tengah membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlind...
Pemutihan Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan Rawan Korupsi
Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan yang intinya memfasilitasi proses legalisasi terhadap kegi...
Kementerian PUPR Godok Aturan Pelepasan Kawasan Hutan di IKN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan sektor sumber daya air (SDA) dan ...














