Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto (kiri). Foto: Istimewa

Kajian sistemik ini selain untuk mencegah maladministrasi, juga bertujuan untuk mencegah terjadinya laporan masyarakat yang berulang mengenai IUP.

Sampaikan Hasil Kajian Sistemik, Ombudsman Sebut Kepmen ESDM 15/2022 Diksriminatif

Pada dasarnya perseroan pemegang Izin Usaha Pertambangan (&ldquo;IUP&rdquo;) tidak dapat memiliki hak atas tanah berupa hak milik. Pun, hak atas IUP atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Lantas, bagaimana status atas kepemilikan tanah jika perseroan pemegang IUP yang bersangkutan mempunyai SKT?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Status Kepemilikan Tanah Pemegang IUP Operasi Produksi

mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dua periode (2010-2018) yang juga Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan, Mardani Maming. Foto: RES

Terkait persetujuan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. 

KPK Dakwa Mardani Maming Terima Suap Rp118,75 Miliar

Suasana pertemuan konsinyering terkait pengaduan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Ombudsman RI, Rabu (12/10/2022) lalu. Foto: Humas Ombudsman RI  

Setidaknya terdapat 5 provinsi yang dijadikan sample yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Susun Kajian Sistemik Tata Kelola IUP, Upaya Ombudsman RI Cegah Pengaduan Ulang

Izin Usaha Pertambangan (&ldquo;IUP&rdquo;) terdiri atas eksplorasi dan operasi produksi. Dalam kasus Anda, karena PT X baru hanya ditetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (&ldquo;WIUP&rdquo;), maka kami mengasumsikan IUP yang Anda maksud adalah IUP eksplorasi.

Lantas, apakah hanya dengan memiliki WIUP, PT X dapat dibenarkan untuk memberikan sampel/contoh batu kapur kepada PT KK?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

PT Tak Punya IUP Eksplorasi? Ini Sanksi Pidananya

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Ada dua mekanisme keberatan bagi pengusaha untuk sejumlah izin yang dicabut, yakni banding administrasi terhadap Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi serta jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Pemerintah Telah Cabut 2.065 Izin Usaha Pertambangan Tidak Produktif

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. 

Dari 1.118 IUP yang dicabut, sebanyak 227 perusahaan sudah menyampaikan keberatan ke BPKM. Nantinya hasil keberatan yang sudah diklarifikasi akan dibawah ke rapat pleno.

IUP Minerba Dicabut, Pengusaha Boleh Ajukan Keberatan ke BKPM

Ilustrasi kegiatan usaha pertambangan. Foto: RES

Pemerintah menegaskan tidak berlaku semena-mena saat memutuskan untuk mencabut ribuan IUP Minerba. Setidaknya terdapat lima kriteria pencabutan IUP Mineral dan Batubara yang tidak berkegiatan.

Pemerintah Resmi Cabut 1.118 Izin Usaha Pertambangan Minerba

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#iup