Menyoal Kerusakan Lingkungan di Pulau Wawonii Akibat Perusahaan Tambang
Saat ini warga tengah melakukan upaya hukum ke MA, MK, dan PTUN.
Diskursus Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan oleh Ormas
Jika ditinjau dari segi hukum, regulasi kepemilikan IUP oleh Ormas masih memiliki keterbatasan. Namu...
Sifat Nirlaba Ormas Keagamaan dan Konsesi Pertambangan
Pemerintah dapat membuat peraturan secara khusus dan terpisah mengenai batasan Badan Usaha pertamban...
Ketentuan Pemberian Izin Pertambangan untuk Ormas Keagamaan
Sebelumnya, dalam PP 96/2021 penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus ("WIUPK") secara prior...
Problem Perizinan Mengintip Tawaran WIUPK Badan Usaha Organisasi Keagamaan
Mekanisme penawaran secara prioritas terhadap Badan Usaha organisasi keagamaan yang bukan merupakan ...
Ormas Penerima Izin Pertambangan Berpotensi Mewarisi Kerusakan Lingkungan dan Konflik Sosial
Industri ekstraktif secara kasat mata merusak lingkungan hidup dan menimbulkan konflik di masyarakat...
Sejumlah Tantangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara meliputi high cost, high risk, high regulation, dan hi...
Presiden Jokowi Didesak Cabut PP 25/2024 Soal Izin Tambang Ormas
Karena sejumlah pasal dalam PP 25/2024 bertentangan dengan UU Minerba.














