Ditjen Pajak: PP 36/2017 Demi Kepastian Hukum Pasca Pengampunan Pajak
Melalui PP ini pemerintah memberikan kepastian hukum dan kesederhanaan terkait pengenaan pajak pengh...
Ragam Kritik atas Kebijakan Biaya Isi Ulang e-Money
Pembebanan biaya isi saldo untuk uang elektronik (e-money) kepada konsumen kurang tepat karena tidak...
BI Terbitkan Aturan, Top Up e-Money Maksimal Kena Biaya Rp1.500
Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/10/PADG/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional me...
BI Bakal Terbitkan Aturan Fintech
Peran fintech yang semakin besar dalam sistem keuangan berpotensi meningkatkan efisiensi dan keuanga...
Begini Perubahan PP Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Peme...
BI: Peraturan e-Money untuk Tertibkan Harga
BI akan mengatur berdasarkan kriteria jumlah saldo yang berada dalam uang elektronik tersebut. OJK m...
4 Bank BUMN Tak Kenakan Biaya Isi Ulang e-Money
Jika ada biaya uang elektronik, seharusnya ditanggung pihak yang paling menerima manfaat dari uang e...
YLKI Kritik Biaya Isi Saldo E-Money, Ini Penjelasan Bankir
Perbankan tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari momentum penyelenggaran 100 ...