Menakar Arah Hukum Laut Internasional dalam Kebijakan Maritim Indonesia
Diskursus mengenai ekonomi biru yang diusung Pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum l...
Mempertegas Posisi Indonesia Sebagai Negara Netral Melalui Sudut Pandang UNCLOS dan HHI
Indonesia perlu membuat aturan sendiri demi melindungi kedaulatan dan juga warga negaranya ketika te...
Indonesia Perlu Mempunyai Aturan Baku dan Sanksi Pada Kapal Selam Bertenaga Nuklir
PP No. 37 Tahun 2002 belum membicarakan sanksi jika ada kapal bertenaga nuklir yang melewati peraira...
Kunjungi IOJI, Hukumonline Ingin Perkuat Sinergi Hukum Lingkungan dan Kelautan
Terbuka potensi kerjasama demi mewujudkan bumi yang lebih baik.
Regulasi Maritim Tak Konsisten, Pengusaha Terjebak Ketidakpastian Hukum
Inkonsistensi kebijakan dinilai memicu praktik jalan pintas dan melemahkan kepatuhan pelaku usaha.
KKP Siapkan Peraturan Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan
Pemerintah mengkaji kebijakan Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mencapai target ...
Definisi Nelayan Diperluas dalam Revisi Undang-Undang Perikanan
Parlemen masih mengkaji perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ("UU Perikanan")...
Mangrove dan Lamun Masuk Perdagangan Karbon Nasional
Pemerintah mulai menyusun peta jalan Perdagangan Karbon Nasional. Dalam sektor kelautan hal yang diu...














