KKP Benahi Aturan Sertifikasi Ikan Kaleng
Kementerian Kelautan dan Perikanan ("KKP") menyiapkan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikana...
KKP Atur Kewajiban Sertifikasi Distribusi di RPerpres Sistem Logistik Ikan Nasional
Pemerintah menyiapkan pengaturan sertifikasi distribusi dalam Rancangan Peraturan Presiden ("Rperpre...
Menjerat Pidana Aksi Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Indonesia
Ketidakjelasan batas wilayah laut antara indonesia dan negara-negara tetangga menjadi salah satu seb...
Izin Usaha Perdagangan Besar Hasil Perikanan
Pasca berlakunya Peraturan BPS 7/2025, KBLI 46206 - Perdagangan Besar Ikan dan Biota Air Hidup Lainn...
Quo Vadis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Pasca Berlakunya KUHAP 2025
Penegasan prinsip lex specialis derogat legi generali harus diterjemahkan secara operasional melalui...
Protokol Khusus Ekspor Produk Perikanan dalam I-EAEU FTA
Pemerintah Indonesia membuka opsi protokol karantina khusus ekspor ikan dan produk perikanan dalam P...
Harmonisasi Regulasi Perikanan Jadi Kunci Perlindungan Nelayan Banten
Pengelolaan data nelayan yang akurat menjadi fondasi utama kebijakan.
Rancangan PP Perikanan Atur Kawasan Berdampak Konservasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyusun Rancangan perubahan terhadap Peraturan Peme...














