Menelusuri Tanggung Jawab Hukum di Balik Berulangnya Kebakaran Hutan dan Lahan
Penegakan hukum karhutla perlu menyasar pelaku langsung, korporasi, hingga pemerintah melalui pengua...
Karhutla Sumsel Berulang, ICW Soroti Potensi Korupsi dan Lemahnya Tata Kelola Hutan
ICW mendorong penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terhadap pihak-pihak yang ...
Alat Bukti Citra Satelit untuk Menjerat Pelaku Karhutla
Hasil pencitraan satelit sudah biasa digunakan sebagai alat bukti di persidangan.
Pengecualian Masyarakat Adat sebagai Pelaku Karhutla
Meskipun diperbolehkan dengan batas tertentu, mayoritas pelaku dalam putusan pidana yang ditemukan a...
Legislator Wanti-Wanti Lahan Bekas Karhutla Jangan Berubah Jadi Kebun Sawit
Setelah karhutla yang perlu dilakukan adalah pemulihan ekosistem, bukan menanam sawit. Pemulihan pen...
DPR Desak Perusahaan Pembakar Hutan Disanksi Pidana dan HGU Dicabut
Proses penegakan hukum terhadap korporasi terindikasi membakar hutan dan lahan tidak boleh berhenti ...
Delapan Pekerjaan Rumah BPGMN: Transparansi, Pengawasan, hingga Pemulihan Gambut
Pembiayaan harus menerapkan prinsip pencemar membayar. Anggaran negara tidak boleh menggantikan kewa...














