Beda Persepsi Penghitungan Kerugian Negara, MK Minta Lembaga Negara Cari Titik Temu
Lembaga yang terdiri dari MA, BPK, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dan BPKP diberikan waktu selama 21 ha...
Masyarakat Adat Persoalkan UU IKN ke MK, Minta FPIC Jadi Syarat Kebijakan
Perlindungan dan pelibatan hak masyarakat adat dalam Pasal 21 UU IKN masih bersifat pasif dan belum ...
Pecah Telur Revisi KUHP Nasional Akibat Abai Pada Putusan MK
Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 menjadi kaca benggala dan warning bagi pembentuk undang-undang agar j...
Hakim: Dari 'Wakil Tuhan' Menuju Wakil Konstitusi
Kehormatan dari seorang hakim tidak lahir semata-mata karena ia disebut sebagai wakil Tuhan. Kehorma...
MK Batalkan Pasal Pidana Penggunaan Lambang Negara dalam KUHP Nasional
MK menemukan substansi norma yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional kembali digunakan dal...
Analisis Konstitusionalitas Fiskal: Pemisahan Anggaran Program MBG dan Anggaran Pendidikan Pasca Putusan MK
Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 merupakan tonggak sejarah baru dalam penegakan Hukum Tata Negara d...
Penundaan Akibat Hukum Putusan MK: Siasat atau Teknik Pemulihan?
Dalam perkara tertentu, prospective remedy, sekali lagi, bukan siasat memperpanjang keadaan yang ink...
Urgensi Tindak Lanjut Putusan MK tentang Kuota Internet
Lambatnya pembentuk regulasi dalam merespons putusan MK akan mempersulit pelaksanaan putusan di lapa...














