Ardhian Dwiyoenanto selaku ahli TPPU dari PPATK. Foto: WIL

Untuk menjadi seorang Profesional Money Laundering (PML) seseorang harus memiliki pendidikan, pengalaman, serta portfolio dalam menangani kasus-kasus pencucian uang.

Ahli TPPU dan Cara Kerjanya dalam Mengungkap Perkara Money Laundering

<p>Penempatan keuntungan perusahaan yang bersumber dari tindak pidana suap ke dalam kas perusahaan dan kemudian digunakan dalam kegiatan ekonomi yang sah berupa pembayaran bonus karyawan, merupakan salah satu modus operandi pencucian uang yang dikenal dengan <strong>metode penggabungan (<em>integration</em>)</strong>.</p>

<p>Apabila pekerja di perusahaan tersebut telah mengetahui atau menduga bahwa gaji/bonus yang ia terima bersumber dari tindak pidana suap, maka penerimaan gaji/bonus dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang pasif yang diatur dan diancam pidana dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010/document">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</a>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Terima Gaji dari Hasil Suap Perusahaan, Termasuk Pencucian Uang?

Ilustrasi: HOL

Diharapkan akan mempersempit ruang penyalahgunaan fintech pendanaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Respons Asosiasi Fintech Soal Kebijakan Baru Penerapan Anti-Money Laundering

Gedung Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta. Foto: RES

Baru-baru ini, OJK merilis SE soal Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Mengenal Penerapan Anti Money Laundering Fintech Terbaru

Pelaku mengambil keuntungan saat pandemi untuk melakukan financial fraud dan penipuan, termasuk menjual obat-obatan palsu, menawarkan peluang investasi bodong, dan terlibat dalam penipuan digital (phising) yang menimbulkan ketakutan yang berlebihan.

Tingginya Risiko Kejahatan <i/>Money Laundering</i> Saat Pandemi Covid-19

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/nprt/38/uu-no-8-tahun-2010-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</a></u> telah memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk <strong>menuntut ganti kerugian</strong> melalui pengadilan apabila pejabat dan pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (&ldquo;PPATK&rdquo;), penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak merahasiakan pihak pelapor dan pelapor.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Kewajiban Merahasiakan Pihak Pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pengaturan tindak pidana pencucian uang dimaksudkan untuk menambahkan ketentuan pengecualian terhadap rahasia bank yang telah diatur dalam Pasal 41 hingga 44A <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334/nprt/573/uu-no-10-tahun-1998-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</a>, Pasal 8 ayat (2) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt591c06aa79c90/node/534/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2017" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c10cd5dacc9c/node/534/putusan-mk-no-64_puu-x_2012-pengujian-undang-undang-nomor-10-tahun-1998-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Tindak Pidana Pencucian Uang dan Rahasia Bank

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="color:#0563c1"><u><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a9fa788420f1/node/534/peraturan-presiden-nomor-13-tahun-2018" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme</a></u></span> (�Perpres 13/2018�) bukan hanya berlaku atas Perseroan Terbatas (�PT�) yang pemegang sahamnya merupakan perorangan, melainkan juga PT yang pemegang sahamnya merupakan badan hukum/PT. Tetapi perlu diperhatikan bahwa fokus dari Perpres 13/2018 adalah untuk mengenali Pemilik Manfaat yang mengacu pada seorang pribadi.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Namun ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa definisi mengenai Pemilik Manfaat/<em>Beneficial Owner</em> (�BO�) pada Perpres 13/2018 <strong>belum </strong>secara eksplisit mendefinisikan apakah suatu perusahaan (tanggung jawab hukum) dapat dirujuk sebagai BO.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Mengenai instansi berwenang dan sanksi, lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas

Beranda

Home

money-laundering

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#money laundering