<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Foto, data diri, dan isi <em>chat</em> <em>customer</em> merupakan data pribadi milik <em>customer</em> yang bersangkutan yang harus dilindungi oleh <em>online shop</em>&nbsp;selaku pengendali data pribadi. Lalu bagaimana hukumnya data pribadi <em>customer</em> yang disebarluaskan oleh&nbsp;<em>online shop</em>?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Hukumnya <i>Online Shop</i> Menyebarkan Data Pribadi <i>Customer</i>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan cara COD tidak sah jika tidak terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan adalah syarat subjektif dalam perjanjian, sehingga jika tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Menerima paket COD yang tidak dipesan juga dimungkinkan karena adanya pencurian atau penyalahgunaan data pribadi. Pelaku dapat dijerat Pasal 65 ayat (1) dan (3) <em>jo. </em>Pasal 68 ayat (1) dan (3) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt634e841e24ca9/undang-undang-nomor-27-tahun-2022?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_27_2022" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU PDP</a>. Lantas, langkah hukum apa yang dapat ditempuh?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Terima Paket COD Pakai Data Pribadi yang Dicuri, Ini Langkah Hukumnya

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Perlu dicermati &ldquo;barang tidak sesuai ekspektasi/harapan&rdquo; yang Anda maksud seperti apa. Jika ternyata merek, bentuk, warna, model, atau kondisi-kondisi spesifik lainnya perihal barang itu tidak sesuai dengan informasi katalog <em>online </em>yang dicantumkan penjual, maka Anda sebagai konsumen bisa menuntut kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Sebab pada dasarnya Anda sebagai konsumen berhak mendapatkan barang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm; text-align:justify">Kemudian, apabila penjual mencantumkan ketentuan berupa &ldquo;barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan&rdquo; dalam (misalnya) <em>websit</em>e, ketentuan ini termasuk klausula baku yang dilarang.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Benarkah Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan?

<p>Secara hukum, <strong>konsumen&nbsp;</strong><strong>berhak</strong> mendapatkan barang sesuai dengan kondisi dan jaminan yang dijanjikan, serta memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dibeli tersebut.</p>

<p>Di sisi lain, <strong>pelaku usaha wajib </strong>memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang yang dijual, serta memberi jaminan/garansi atas barang yang diperdagangkan.</p>

<p>Lantas, upaya hukum apa yang bisa dilakukan konsumen bila kewajiban tersebut dilanggar? Bisakah konsumen meminta pengembalian dana?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Barang dari ‘Olshop’ Tak Sesuai Foto, Bisakah Minta Uang Kembali? 

Ilustrasi belanja online. HOL

Grab Toko dilaporkan atas dugaan penipuan yang merugikan konsumen hingga miliaran rupiah.

Mengulas Sanksi Pelaku Penipuan Online Shop di Kasus Grab Toko 

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pada prinsipnya, tidak ada keharusan bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik untuk berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (&ldquo;PT&rdquo;). Sah-sah saja apabila Anda memilih bentuk badan usaha selain PT, misalnya dengan mendirikan koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), atau firma.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Memilih badan usaha bergantung pada kebutuhan dan rencana Anda dalam menjalankan serta mengembangkan bisnis. Selain itu, Anda perlu pula mempertimbangkan kemampuan permodalan dan risiko usaha.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun, perlu Anda ketahui bahwa penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik wajib memiliki SIUPMSE. Apakah itu dan bagaimana pengaturannya?</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Badan Usaha yang Aman untuk Penyelenggara <i>E-Marketplace</i>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (&ldquo;KBLI&rdquo;) diatur dalam <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59004c7b9251e/peraturan-kepala-badan-pusat-statistik-nomor-19-tahun-2017?PHPSESSID=7dmscalgjmju0jjii1enmijrd3&amp;PHPSESSID=7dmscalgjmju0jjii1enmijrd3" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun, <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5743d8fb96fdd/peraturan-presiden-nomor-44-tahun-2016" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal</a> mengharuskan perdagangan eceran suku cadang sepeda motor berkode KBLI 45406 menggunakan modal dalam negeri 100 persen.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan selengkapnya dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah PMA Memperdagangkan Suku Cadang Motor via <i>Online</i>?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><em>Marketplace</em> sebagai sebuah penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menyediakan prosedur atau petunjuk, di antaranya tentang penggunaan <em>marketplace</em> bagi penjual dan/atau pengajuan komplain. Penutupan toko hendaknya disertai dengan rincian penjelasan alasan penutupan tersebut sesuai kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila terjadi penutupan sepihak, dapat diasumsikan telah terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak <em>marketplace</em>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Jika Lapak <i>Online Shop</i> Ditutup Sepihak oleh <i>Marketplace</i>

Beranda

Home

online-shop

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#online shop

Hukumnya Online Shop Menyebarkan Data Pribadi Customer

Terima Paket COD Pakai Data Pribadi yang Dicuri, Ini Langkah Hukumnya

Benarkah Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan?

Barang dari ‘Olshop’ Tak Sesuai Foto, Bisakah Minta Uang Kembali?

Mengulas Sanksi Pelaku Penipuan Online Shop di Kasus Grab Toko

Badan Usaha yang Aman untuk Penyelenggara E-Marketplace

Bolehkah PMA Memperdagangkan Suku Cadang Motor via Online?

Jika Lapak Online Shop Ditutup Sepihak oleh Marketplace