Disharmoni dalam Rehabilitasi Kepailitan Perseroan Terbatas
Selain memulihkan nama baik debitur, pada dasarnya tujuan rehabilitasi adalah memulihkan kewenangan ...
Berebut Tafsir Normatif soal Klausul Arbitrase dalam Permohonan Pailit/PKPU
Terjadi disharmoni norma yang berbeda penafsirannya dalam dua undang-undang.
Iktikad Baik dalam Permohonan PKPU dan Kepailitan
Pengaturan permohonan kepailitan memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh debitur yang memiliki i...
Tantangan Implementasi DPA KUHAP Baru, Tak Layak untuk Korporasi Terancam Pailit
Belum ada sentencing guidelines bagi hakim dan penuntut umum dalam penggunaan DPA. Mekanisme DPA tid...
Mendorong Rehabilitasi dalam Sistem Kepailitan di Indonesia
Rehabilitasi tersedia dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU khususnya Pasal 215.
Status Aset BUMN Persero yang Jatuh Pailit
Berlaku sita umum saat BUMN jatuh pailit. Seluruh aset atas nama BUMN harus dimasukkan ke dalam boed...
PKPU dan Nilai-Nilai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
Hukum nasional banyak menyerap nilai-nilai living law, termasuk dalam pengaturan penundaan kewajiban...
Batas Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Kepailitan Pewaris
Dalam kepailitan, terdapat pemisahan harta kekayaan pewaris dan harta kekayaan ahli waris yang diatu...














