Sebagai konsumen yang unik, pasien mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri. Semoga UU Perlindungan Konsumen semakin memberikan kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi pasien.

Pasien, Konsumen yang Unik

Implikasi Pengesahan UU PDP (Pelindungan Data Pribadi) terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Foto: WIL

Hadirnya UU PDP dapat mempersempit penyalahgunaan data pribadi, kebocoran data pribadi, hingga jual beli data pribadi yang seringkali disebabkan oleh serangan siber, human error, kegagalan sistem hingga tidak perdulinya terhadap kewajiban regulasi.

Implikasi UU PDP Terhadap Data Pasien

Apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan. Ini menunjukkan bahwa apoteker bertindak juga sebagai pelaku usaha dan pasien bertindak sebagai konsumen, yakni pemakai jasa layanan kesehatan.

Lantas apa sanksi jika apoteker lalai dalam memberikan resep obat? Langkah hukum apa yang dapat dilakukan pasien?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jika Apoteker Lalai dalam Memberikan Obat kepada Pasien

Dalam melakukan penegakan diagnosis, dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, serta untuk beberapa penyakit membutuhkan pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan di laboratorium.

Pelayanan konsultasi dengan dokter jarak jauh melalui teknologi informasi dan komunikasi disebut telemedicine. Lantas apabila dokter salah diagnosis melalui layanan konsultasi daring, siapa pihak yang bertanggung jawab?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Langkah Hukum Jika Dokter Salah Diagnosis dalam Pengobatan

Perlindungan hukum atas kerahasiaan dan hak privasi pasien tentang informasi penyakit pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak pasien.

Aturan Hukum Perawat yang Melanggar Privasi Pasien

Proses mediasi tidak bersifat kaku karena dalam proses mediasi, para pihak diberikan keluwesan dan keleluasaan untuk menentukan tata tertib, aturan main serta merancang kesepakatan akhir dengan dibantu oleh mediator.

Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Kesehatan, Sebuah Keniscayaan

MCU rutin yang Anda maksud kami asumsikan akronim dari medical check up yang dikenal dengan sebutan pemeriksaan kesehatan berkala, yang menjadi kewajiban perusahaan untuk memeriksa kesehatan semua tenaga kerja secara berkala.&nbsp;

Namun di masa pandemi ini, pemeriksaan kesehatan pekerja dapat ditunda sementara hingga aspek keselamatan dan kesehatan kerja terpenuhi atau hingga pandemi COVID-19 berakhir.

Apabila pemeriksaan kesehatan pekerja di perusahaan akan tetap dilaksanakan, maka Anda perlu memperhatikan pedoman standar perlindungan dokter. Apa saja pedoman itu?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Aturan Medical Check Up Pekerja di Masa Pandemi

Dari aspek legalitas hingga perlindungan konsumen.

Kompleksitas Hukum Telemedis di Indonesia

Beranda

Home

pasien

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pasien