Hubungan tenaga medis dan pasien serta rumah sakit merupakan upaya untuk memperoleh derajat kesehatan yang baik. Hubungan ini dikenal sebagai perjanjian terapeutik, yaitu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan atau dokter atau dokter gigi di mana tenaga kesehatan berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien wajib membayar biaya penyembuhannya.
Pasien dipandang sebagai subjek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir layanan, bukan sekadar obyek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi satu barometer mutu layanan, sedangkan ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum.
Penandatanganan formulir atau lembar persetujuan medis mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan hukum. Artinya, dokter boleh menjalankan kewajibannya memberikan informasi dan memberikan hak kepada dokter untuk melakukan tindakan medis.
Baca Juga:
- Sejumlah Guru Besar Usul Pengesahan RUU Kesehatan Ditunda
- Mengenal LPKSM, Lembaga Non Pemerintah untuk Melindungi Konsumen
Hubungan hukum timbul, apabila pasien menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang membahayakan kesehatan. Jadi, kedudukan dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien dan peranannya lebih penting daripada pasien.
Perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri yang khusus, tidak sama dengan sifat dan ciri perjanjian pada umumnya karena obyek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.
Perjanjian dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian tentang upaya yang disebut inspanningsverbintenis bukan perjanjian tentang hasil yang disebut resultaatsverbintenis. Hubungan hukum antara pasien dengan dokter dapat terjadi antara lain Pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya.