Korupsi Hambat Pemenuhan HAM, Komnas HAM Dorong Revisi UU Tipikor dan Pemulihan Korban
Korupsi merupakan bagian dari pelanggaran HAM yang menimbulkan korban masyarakat. Korban pelanggaran...
Kritik Berujung Doxing, Ruang Digital Berubah Jadi Alat Membungkam Akademisi
Doxing terhadap akademisi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap upaya edukasi hukum. Jika dibiarka...
Mengenal Perusahaan Cangkang dan Potensi Penyalahgunaannya
Dalam hukum Indonesia, pendirian perusahaan cangkang atau special purpose vehicle prinsipnya diperb...
Apakah Perjanjian Eksklusif Termasuk Pelanggaran Persaingan Usaha?
Suatu perjanjian penyediaan jasa internet dan/atau telekomunikasi antara developer dengan PT penyedi...
Viral di Medsos, Irawati Puteri Dituding Langgar Kewajiban LPDP
Polemik yang bermula dari unggahan media sosial berkembang menjadi sorotan publik, memuat dugaan san...
Sepanjang 2025, MK Temukan Pelanggaran Serius dalam Penanganan Sengketa Pilkada
Mahkamah Konstitusi meregistrasi 334 perkara PHPU Kepala Daerah dari 250 daerah, dengan sejumlah put...
5 Catatan HAM Sepanjang 2025: Militerisme Menguat, Supremasi Sipil Melemah
Penguatan militerisme bergulir sejak revisi UU TNI disahkan. Maraknya kekerasan, intimidasi, dan ter...
Batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHAP
Pada dasarnya, UU 1/2023 tentang KUHP baru tidak membedakan kategori kejahatan dan pelanggaran. Sehi...














