Raih Gelar Doktor, Ketua KPK Usulkan Model Single Chief Executive Atasi Konflik Kepala Daerah
Model pemilihan ini dinilai mencegah ketegangan antara legitimasi dengan kewenangan yang selama ini ...
PAD Cuma 20 Persen, RUU Keuangan Negara Diminta Perkuat 4 Pilar Fiskal Daerah
Kemandirian fiskal pemerintah daerah harus terus dibangun untuk mendukung sumber daya nasional secar...
Filep Wamafma Dorong Evaluasi Hubungan Pusat-Daerah: Jangan Kembali ke Era Sentralistik
Otonomi daerah harus dikembalikan secara proporsional kepada ruh konstitusi dan semangat Reformasi 1...
Desentralisasi Asimetris Mendesak, Perlu Pembenahan UU Pemda hingga Pilkada
Keragaman karakteristik daerah dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan desain desentra...
Menuju Zero ODOL 2027, Industri AMDK Hadapi Tekanan Biaya dan Distribusi Akibat Aturan Daerah
Pembatasan operasional angkutan di Jawa Barat dinilai memicu kebutuhan armada tambahan, kenaikan bia...
Menyelaraskan Pidana dalam Perda dengan KUHP Nasional
Berlakunya KUHP Nasional membawa perubahan pada kualifikasi sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yan...
Pemda DIY Cabut Pergub 41/2022, Tetapkan Aturan Baru soal Wewenang Sanksi Lingkungan
Jenis sanksi administratif yang dapat diterapkan meliputi tiga bentuk, yakni teguran tertulis, paksa...














