Ilustrasi swakelola. Sumber: pexels.com

Swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh instansi pemerintahan terkait.

Swakelola: Tipe, Waktu, dan Ketentuan Pengadaannya

WTP tidak menjadikan suatu daerah/instansi pemerintah bebas korupsi.

WTP dan Pembelaan Semu Para Pelaku Korupsi

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam melaksanakan tender, perusahaan swasta tunduk pada aturan larangan persekongkolan tender sebagaimana diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_5_1999" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 5/1999</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c611c35358fd/peraturan-kppu-nomor-2-tahun-2010/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=peraturan_KPPU_2_2010" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan KPPU 2/2010</a>.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Lantas, apabila perusahaan hendak melaksanakan <em>closed tender</em> atau tender terbatas, haruskah diumumkan melalui media massa?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Haruskah Pengumuman Tender Swasta Melalui Media Massa?

Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Bila nantinya dibatalkan, tender tersebut masih dapat diulang kembali.

BURT DPR Sebut Pengadaan Gorden Potensi Dibatalkan 

Dari 49 peserta, hanya 3 perusahaan yang memberikan penawaran. Ketiga perusahaan dilakukan tahapan evaluasi administrasi, teknis dan biaya oleh panitia. Hasilnya, PT Bertiga Mitra Solusi dtetapkan sebagai pemenang tender.    

Perlu Audit Proses Tender Gorden DPR Demi Kepastian Hukum

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Foto: RES 

Keduanya jadi orang ketiga dan keempat berturut-turut yang disangka Pasal 12 huruf I UU Pemberantasan Tipikor.

Bupati Bandung Barat dan Anaknya, Tersangka Keluarga Pertama Korupsi Pemborongan Proyek

Webinar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktik pengadaan barang dan jasa sesuai aspek hukum yang berlaku yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha.

​​​​​​​Pahami Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa agar Terhindar Masalah Hukum

<td style="background-color:#ccc0d9; width:6.65in">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Vendor atau penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Kami kurang menandapatkan informasi yang jelas kecurangan seperti apa yang Anda maksud, untuk itu kami berasumsi bahwa kecurangan dilakukan dalam bentuk <strong>menyampaikan informasi yang tidak benar dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa ke pemerintah</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Dalam melakukan kegiatan pengadaan barang atau jasa, perbuatan atau tindakan penyedia barang atau jasa yang dikenakan sanksi di antaranya adalah <strong>membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan </strong>dan<strong> berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.</strong></div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Perbuatan yang dilarang tersebut dapat dikenakan sanksi berupa:</div>
<div style="margin-left:0.5in; margin-right:0in; text-align:justify">a. sanksi administratif;</div>
<div style="margin-left:0.5in; margin-right:0in; text-align:justify">b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;</div>
<div style="margin-left:0.5in; margin-right:0in; text-align:justify">c. gugatan secara perdata; dan/atau</div>
<div style="margin-left:0.5in; margin-right:0in; text-align:justify">d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">�</div>
</td>

Sanksi Bagi Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang Berbuat Curang

Beranda

Home

pengadaan-barang

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pengadaan barang