<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#333333">Secara hukum, penggugat berhak menarik kembali suatu gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan atau yang lebih dikenal dengan sebutan pencabutan gugatan.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#333333">Jika perkara yang digugat tersebut belum diperiksa di sidang pengadilan, maka penggugat berhak mencabut gugatan tanpa izin/persetujuan dari tergugat. Lalu, bagaimana cara cabut gugatan cerai di pengadilan?</span></p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Ingin Rujuk, Begini Cara Cabut Gugatan Cerai di Pengadilan

Permohonan banding yang diajukan akan melalui beberapa tahap, yaitu pemeriksaan administratif, pencatatan, penyerahan berkas banding kepada Ketua Komisi Banding, penyusunan jadwal sidang komisi banding, kemudian akan dilakukan sidang oleh Komisi Banding Merek.

Pemohon Bisa Ajukan Banding Bila Permohonan Merek Ditolak, Ini Prosedurnya!

<p>Di Indonesia sebenarnya aturan mengenai prosedur penggantian jenis kelamin (transgender) tidak diatur secara khusus. Akan tetapi, syarat ganti jenis kelamin secara hukum administratif harus dilaksanakan berdasarkan <strong>penetapan pengadilan</strong> untuk kemudian dicatatkan pada instansi pelaksana. Sebab, penggantian jenis kelamin termasuk sebagai <u>pencatatan peristiwa penting lainnya</u> menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/uu-no-23-tahun-2006-administrasi-kependudukan">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</a><strong>&nbsp;</strong>dan perubahannya.</p>

<p>Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk memperoleh penetapan pengadilan, pada dasarnya hal tersebut diatur oleh masing-masing pengadilan. Sebagai contoh, dalam artikel ini kami mengutip penetapan izin mengganti jenis kelamin pada sebuah kasus di salah satu pengadilan negeri.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Prosedur Hukum Ganti Jenis Kelamin

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris <strong>dapat </strong>mencabut permohonan penetapan pembubaran Perseroan Terbatas (&ldquo;PT&rdquo;) yang diajukannya jika perkara tersebut <u>masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan</u>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Tapi, jika <u>penetapan pengadilan tersebut telah dikeluarkan</u>, maka upaya yang dapat ditempuh adalah mengajukan <u>upaya hukum luar biasa</u>, yakni kasasi atau peninjauan kembali. Sebab pada prinsipnya <strong>penetapan bersifat tingkat pertama dan terakhir</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Bisakah Mencabut Permohonan Pembubaran PT?

Ilustrasi perkembangan pemikiran tentang kehadiran terpidana mengajukan, dan tabel (Ilustrator: YUSUF)

Sejak 2010, sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan kehadiran pemohon dalam sidang permohonan PK bersifat imperatif. Kehadiran pengacara hanya mendampingi, bukan mewakili klien.

Kronologis Perkembangan Pemikiran tentang Keharusan Terpidana Menghadiri Sidang Permohonan PK

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Ada tiga jenis intervensi pihak ketiga dalam perkara perdata, yaitu:</div>

<ol>
	<li>
	<div><em>voeging</em>;</div>
	</li>
	<li>
	<div><em>tussenkomst</em>; dan</div>
	</li>
	<li>
	<div><em>vrijwaring</em>.</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Apa makna dan perbedaan dari masing-masing jenis intervensi tersebut? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Jenis-jenis Intervensi Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Pengertian praperadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</a> (KUHAP) tidak mencakup permohonan atas kasus yang tidak diproses selama satu tahun.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun demikian, pelapor setidaknya masih dapat menempuh dua cara lain, yaitu memastikan telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Prosedur Bila Polisi Tidak Menindaklanjuti Laporan Perkara

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sebelum mengajukan gugatan, upaya yang harus Anda lakukan adalah mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada pengadilan agama, jika beragama Islam, atau pengadilan negeri, jika bukan beragama Islam.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Jika tidak semua ahli waris akan menggugat secara langsung, maka dapat memberikan kuasa pada ahli waris yang akan menggugat. Selain itu, gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki alas hak atau ternyata pihak yang berkepentingan ada yang tidak menjadi penggugat, maka gugatan dapat dikualifikasi mengandung <em>error in persona</em>, sehingga gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima.</div>


Langkah Ketika Salah Satu Ahli Waris Tidak Ikut Menggugat

Beranda

Home

permohonan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#permohonan