Wacana Relokasi Badak Jawa: Menimbang Ancaman Bencana, Kelayakan Habitat, dan Kepastian Hukum
Sebelum memutuskan pemindahan, pemerintah perlu memprioritaskan penguatan pengamanan, pemulihan habi...
Pemerintah Akomodasi Eksportir BUT dan UBO Mendapatkan Fasilitas DHE SDA
Pemerintah kembali merevisi Peraturan Menteri Keuangan No. 48 Tahun 2026 ("PMK 48/2026") untuk mempe...
Pemerintah Siapkan Payung Hukum Pengembangan Industri Metanol
Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden ("RPerpres") tentang pengolahan batu bara da...
Dikukuhkan sebagai Guru Besar, Ahmad Redi Soroti Perizinan SDA
Pendekatan hukum administrasi negara yang cenderung mengutamakan aspek prosedural dan mendorong peng...
Kembangkan Investasi, Pemerintah Finalisasi Perpres Peta Jalan Hilirisasi 28 Komoditas Strategis
Peta jalan itu memuat target realisasi investasi dan kapasitas produksi, data cadangan serta perseba...
Tumpang Tindih Regulasi SDA, Perlunya Integrasi Kebijakan Lintas Sektor
Perencanaan energi perlu mempertimbangkan kebijakan sektor lain, begitu pula sebaliknya. Tanpa kesel...
Memahami Risiko State Capture Corruption dalam Tata Kelola SDA
Perkara korupsi di sektor SDA dapat melibatkan orang dekat pejabat atau perantara yang berada dalam ...
Dari Ekstraktif ke Keadilan Ekologis, Urgensi Transformasi Paradigma UU Kehutanan
Perubahan paradigma perlu menjadi basis dari perubahan RUU Kehutanan, terutama perubahan dari pengel...














