Ketimpangan Pengawasan Etik Dosen PNS yang Berpraktik Menjadi Advokat
Diperlukan langkah-langkah strategis mengatasi isu hukum dosen PNS yang berpraktik sebagai advokat t...
Pilkada Asimetris
Dengan asumsi norma Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah konstitutif yaitu menganut rezim pemilihan, bol...
Dosen PNS sebagai Advokat dalam Status Quo
Putusan MK Nomor 150/PUU-XXII/2024 menimbulkan segudang pertanyaan terkait nasib Dosen PNS yang juga...
MK Izinkan Dosen PNS jadi Advokat Pro Bono, Wujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Izin bagi dosen PNS untuk bisa merangkap jadi advokat secara terbatas untuk ikut memberi ruang pembe...
Pengangkatan Otto Hasibuan Sebagai Wamen Dipersoalkan Lewat Pengujian UU Advokat
Pemohon meminta MK memberi tafsir tambahan frasa "tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara" dala...
Peradi SAI Sampaikan 6 Poin Pernyataan Akhir Tahun 2024
Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan UU 18/2003 untuk mempertegas pen...
Urgensi Revisi UU Advokat Demi Menertibkan Banyaknya Jumlah Organisasi
Revisi diperlukan agar OA memiliki standardisasi dalam sistem pengangkatan advokat dan pengaturan or...
Cerita Prof Jimly di Balik Perpecahan OA Pasca UU Advokat
Bermunculan organisasi advokat, konsekuensinya semua advokat dari berbagai organisasi diakui melalui...














