Revisi Aturan Pelaksana PP Minerba Disesuaikan Putusan MK
Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah ("UMKM") mengungkapkan perlunya revisi Peraturan Menteri ...
Menyongsong Kompetisi Hukum Pertambangan Nasional 2026: Wadah Mahasiswa Hukum Kawal Tata Kelola Hilirisasi Minerba
Pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tah...
MK Putuskan Prioritas WIUP Tambang Harus Berbasis Penilaian Objektif
Izin wajib diberikan secara selektif berdasarkan parameter yang terukur, memiliki jangka waktu yang ...
26 Tersangka Kasus Tambang Ilegal Gunung Botak Dijerat Pasal UU Minerba
Sebanyak 26 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penambangan tanpa izin (PETI) di...
MK Diminta Uji Konstitusionalitas Pencabutan IUP/IUPK Perusahaan Pailit
Seharusnya menteri dilarang mencabut izin usaha pemegang IUP atau IUPK sepanjang telah ada penetapan...
Revisi PP 96/2021 Perbaiki Tata Kelola Tambang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merevisi Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun ...
ESDM Mulai Revisi Permen Periode Pelaporan RKAB
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") menindaklanjuti wacana mengembalikan periode pel...
Poin-poin Pengaturan PP Turunan UU Minerba
Pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang No 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ke...














