Presiden Joko Widodo meminta jajaran menteri untuk serius menangani persoalan pangan di Indonesia. Pasalnya, masalah pangan seakan tak teruraikan dan menemui jalan buntu. Bahkan BPK menyatakan bahwa persoalan pangan di Indonesia disebabkan basis data yang tidak update dan data tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Usai Rakor Pangan yang did pimpin, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Jokowi memberikan waktu tiga bulan untuk menyusun kerangka kebijakan pangan untuk jangka menengah dan panjang. Dan dalam rakor ini, lanjut Darmin, Pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan pangan untuk jangka menengah dan jangka panjang agar ketersediaan pangan terjamin dan harga terjangkau. Pangan yang dimaksud terutama menyangkut beras, jagung, daging, dan gula. “Presiden memberi waktu kita tiga bulan untuk menyusun kerangka kebijakan ini,” kata Darmin di Jakarta, Selasa (09/8).
Darmin memaparkan, data Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis 2016 Kementerian Pertanian menyebutkan dari 11 komoditas pangan yang meliputi beras, jagung, kedelai, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras, ada dua komoditas pangan yang defisit. Dua komoditas itu adalah kedelai yang mengalami defisit sebesar 42 persen dan daging sapi sekitar 33 persen.
Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri yang pada tahun ini mencapai 675.200 ton, selain melalui impor, pemerintah juga menekankan pentingnya untuk memprioritaskan tumbuhnya peternakan rakyat, khususnya penggemukan sapi. Produksi daging sapi dalam negeri pada 2016 diperkirakan sebesar 441.761 ton, sehingga ada kekurangan sebesar 233.459 ton.
Sedangkan jumlah total stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai angka 2,6 juta ton. Surplusnya stok beras ini akibat fenomena La Nina yang membuat curah hujan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. “La Nina bagus untuk padi, tapi kita perlu waspada untuk komoditas kedelai dan bawang,” ujar Darmin.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan untuk menjaga stok pangan tetap stabil, pihaknya meminta bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan perbaikan infrastruktur pertanian di sejumlah daerah.
Amran mengklaim, berdasarkan temuan lapangan, infrastruktur pertanian beberapa daerah seperti Indramayu, Subang, Kabupaten Batubara dan Aceh Barat harus dinormalisasi. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kerugian yang signifikan. Misalnya adanya bendungan dengan debit air yang bagus di Aceh, tapi sawahnya tidak ada. Begitu pula di Papua, ada waduk bagus tapi tak ada irigasi primer dan sekunder untuk mengairi lahan di sekitarnya.
Menurut Amran, langkah tersebut perlu diambil untuk menciptakan kondisi pangan yang lebih baik. “Jadi normalisasi penting dilakukan di seluruh daerah daripada membuka lahan baru yang membutuhkan lebih banyak biaya dan waktu yang lebih lama,” tambah Amran.
Terkait irigasi, Darmin menilai bahwa masalah irigasi hingga saat ini terbentur pada data. Data yang dimiliki oleh pemerintah belumlah akurat dan tidak bisa menggambarkan kondisi riil saluran irigasi yang sudah dibangun selama ini. “Kalau ada data dari ujung ke ujung, kebijakan kita akan bisa berjalan lebih baik,” tegasnya.
Dari sisi Bulog, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menegaskan Bulog sebaiknya diberikan penugasan untuk membeli seluruh hasil panen petani secara konsisten. “Selain dari APBN, Bulog juga bisa menggunakan dana pinjaman dari bank. Karena Bulog kan sudah bankable,” katanya.
Bulog tak perlu khawatir kekurangan gudang penyimpanan. Enggar menilai banyak gudang mangkrak bertahun-tahun milik BUMN yang bisa digunakan oleh Bulog. Bahkan jika terjadi indikasi penimbunan bahan pokok, pihaknya bekerjasama dengan Polri akan siap melakukan penindakan.
Darmin juga menambahkan perlunya reformasi internal Bulog guna mendukung kebijakan yang saat ini tengah disusun pemerintah. “Perlu ada reform di Bulog. Kalau tidak, kebijakan kita tidak akan jalan,” pungkasnya.
Usai Rakor Pangan yang did pimpin, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Jokowi memberikan waktu tiga bulan untuk menyusun kerangka kebijakan pangan untuk jangka menengah dan panjang. Dan dalam rakor ini, lanjut Darmin, Pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan pangan untuk jangka menengah dan jangka panjang agar ketersediaan pangan terjamin dan harga terjangkau. Pangan yang dimaksud terutama menyangkut beras, jagung, daging, dan gula. “Presiden memberi waktu kita tiga bulan untuk menyusun kerangka kebijakan ini,” kata Darmin di Jakarta, Selasa (09/8).
Darmin memaparkan, data Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis 2016 Kementerian Pertanian menyebutkan dari 11 komoditas pangan yang meliputi beras, jagung, kedelai, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras, ada dua komoditas pangan yang defisit. Dua komoditas itu adalah kedelai yang mengalami defisit sebesar 42 persen dan daging sapi sekitar 33 persen.
Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri yang pada tahun ini mencapai 675.200 ton, selain melalui impor, pemerintah juga menekankan pentingnya untuk memprioritaskan tumbuhnya peternakan rakyat, khususnya penggemukan sapi. Produksi daging sapi dalam negeri pada 2016 diperkirakan sebesar 441.761 ton, sehingga ada kekurangan sebesar 233.459 ton.
Sedangkan jumlah total stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai angka 2,6 juta ton. Surplusnya stok beras ini akibat fenomena La Nina yang membuat curah hujan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. “La Nina bagus untuk padi, tapi kita perlu waspada untuk komoditas kedelai dan bawang,” ujar Darmin.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan untuk menjaga stok pangan tetap stabil, pihaknya meminta bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan perbaikan infrastruktur pertanian di sejumlah daerah.
Amran mengklaim, berdasarkan temuan lapangan, infrastruktur pertanian beberapa daerah seperti Indramayu, Subang, Kabupaten Batubara dan Aceh Barat harus dinormalisasi. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kerugian yang signifikan. Misalnya adanya bendungan dengan debit air yang bagus di Aceh, tapi sawahnya tidak ada. Begitu pula di Papua, ada waduk bagus tapi tak ada irigasi primer dan sekunder untuk mengairi lahan di sekitarnya.
Menurut Amran, langkah tersebut perlu diambil untuk menciptakan kondisi pangan yang lebih baik. “Jadi normalisasi penting dilakukan di seluruh daerah daripada membuka lahan baru yang membutuhkan lebih banyak biaya dan waktu yang lebih lama,” tambah Amran.
Terkait irigasi, Darmin menilai bahwa masalah irigasi hingga saat ini terbentur pada data. Data yang dimiliki oleh pemerintah belumlah akurat dan tidak bisa menggambarkan kondisi riil saluran irigasi yang sudah dibangun selama ini. “Kalau ada data dari ujung ke ujung, kebijakan kita akan bisa berjalan lebih baik,” tegasnya.
Dari sisi Bulog, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menegaskan Bulog sebaiknya diberikan penugasan untuk membeli seluruh hasil panen petani secara konsisten. “Selain dari APBN, Bulog juga bisa menggunakan dana pinjaman dari bank. Karena Bulog kan sudah bankable,” katanya.
Bulog tak perlu khawatir kekurangan gudang penyimpanan. Enggar menilai banyak gudang mangkrak bertahun-tahun milik BUMN yang bisa digunakan oleh Bulog. Bahkan jika terjadi indikasi penimbunan bahan pokok, pihaknya bekerjasama dengan Polri akan siap melakukan penindakan.
Darmin juga menambahkan perlunya reformasi internal Bulog guna mendukung kebijakan yang saat ini tengah disusun pemerintah. “Perlu ada reform di Bulog. Kalau tidak, kebijakan kita tidak akan jalan,” pungkasnya.