Sebagaimana diketahui, selain Deddy, KPK juga telah menetapkan Andi sebagai tersangka kasus ini. Penetapan tersangka Andi itu dilakukan KPK pada awal Desember tahun lalu. Menurut lembaga antikorupsi tersebut, selaku menteri Andi diduga menyalahgunakan kewenangannya terkait proyek yang menelan uang negara Rp2,5 triliun itu.
Atas perbuatannya tersebut, Andi dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi. Ancaman pidana dalam pasal tersebut maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Pasal yang sama juga dijerat kepada Deddy Kusdinar yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek ini.
KPK akan menelaah data-data yang diberikan pihak Andi Alfian Mallarangeng ketika memenuhi panggilan lembaga tersebut untuk menjadi saksi Deddy Kusdinar, Jumat. "Yang pertama KPK lakukan adalah telaah terlebih dahulu apakah data-data yang disampaikan itu valid atau tidak," kata juru bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan bahwa proses telaah itu untuk melihat apakah data tersebut membantu KPK untuk mengungkap kasus itu lebih jelas. "Saya kira setiap masyarakat punya hak untuk memberi informasi kepada KPK. Apa pun itu yang diberikan masih ada hubungannya atau tidak," katanya.
Terkait dengan nama-nama lain dalam kasus itu, seperti Mahfud Suroso dan Anas Urbaningrum, Johan menyatakan kasus Hambalang masih dalam proses pengembangan penyidikan. Menurut dia, kasus tersebut belum berhenti pada penetapan status tersangka pada Andi Alfian Mallarangeng.
"Nama-nama disebut tadi beberapa di antaranya sudah dimintai keterangan oleh KPK. Tentu kalau tidak ada dua alat bukti yang cukup KPK tidak bisa menetapkan sebagai tersangka," ujarnya.
Menurut dia, KPK sedang menyelidik kasus Hambalang terkait dengan siapa penyelenggara negara yang menerima fee proyek tersebut. Proses itu akan terus berjalan dengan meminta keterangan saksi untuk melengkapi berkas kasus itu untuk naik ke penyidikan.