Pemerintah Amerika Serikat (AS) menjamin hanya impor kayu yang lulus verifikasi legalitas kayu yang dilakukan lembaga independen diakui pemerintah Indonesia.
Penegasan itu disampaikan Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, Ted Osius, seusai menutup program pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Bea dan Cukai dan Kementerian Kehutanan, Jumat (21/1).
Ted sampaikan, pemerintah Indonesia telah membentuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Dia yakini, penerapan SLVK menjamin ekspor bahan baku kayu Indonesia itu telah melalui proses pemeriksaan yang ketat tentang asal usul legalitas kayu.
Pada kesempatan itu, Ted menyatakan puas atas upaya pemberantasan pembalakan liar yang dilakukan pemerintah Indonesia. ”Saya berharap, pelatihan bagi para petugas PPNS menambah pemahaman tentang hasil kayu tebang itu ilegal atau tidak.”
Wakil Dubes AS mengakui pemberantasan pembalakan liar bukan merupakan tugas mudah. Namun demikian, pemberantasan pembalakan liar tidak hanya akan menambah pemasukan pajak bagi negara, melainkan juga dapat memastikan pertumbuhan berkelanjutan.
Kongres Amerika Serikat beberapa bulan lalu juga melakukan amandemen terhadap peraturan yang disebut Lacey Act. Peraturan ini mengatur perdagangan sumber daya alam dan hasilnya olahannya, seperti produk furniture, kertas, dan lainnya. Pada intinya, AS tidak akan menerima impor produk kayu illegal dan olahannya yang berasal dari negara lain.
Pada kesempatan sama, Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Agus Sarsito, mengatakan pelatihan dilakukan dalam Kerjasama AS-Indonesia. Tujuannya, untuk memberantas pembalakan liar yang berdampak pada makin menambah peluang bagi peningkatan produk kayu Indonesia ke negara tersebut. “Ekspor produk kayu Indonesia ke Amerika Serikat dalam bentuk kayu olahan masih tinggi, selain ekspor produk kayu panel yang dikirim ke Jepang dan negara lainnya.”