Sejumlah pakar dan pemegang kebijakan Uni Eropa dan ASEAN saling bertukar pikiran dan berdiskusi untuk meningkatkan kerjasama antara dua organisasi regional itu di Jakarta, pada 18-19 November 2013.
Dialog ini diinisiasi oleh The Habibie Center yang bekerja sama dengan Direktorat Kerjasama ASEAN pada Kementerian Luar Negeri Indonesia, the European External Action Service, and the Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument (READI). Para pakar dibagi ke dalam empat sesi dialog untuk meningkatkan kerja sama ASEAN-Uni Eropa di bidang maritim.
Di sesi pertama, para pakar berbicara seputar pengembangan rezim regional berdasarkan peraturan untuk kerja sama maritim: penguatan institusi regional dan kerangka hukum internasional. Di sesi kedua, topik yang dibicarakan adalah memecahkan ancaman tradisional dan non-tradisional pada keamanan maritim pada level regional.
Topik pada sesi ketiga adalah memastikan pengelolaan bersama dan berkelanjutan sumber daya kelautan. Pada sesi keempat, para pakar berbicara seputar best practices dan rekomendasi.
Dalam diskusi ini hadir pula beberapa pejabat di antaranya Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan Uni Eropa Olof Skoog, Wakil Menkopolhukam Agus Sriyono dan sejumlah pejabat dari ASEAN.
Ketua Institute Demokrasi dan HAM The Habibie Center Dewi Fortuna Anwar mengatakan ada banyak permasalahan yang dibicarakan pada pertemuan ini. Di antaranya adalah masalah penangkapan ikan ilegal sejumlah kapal dari negara seperti Taiwan dan Jepang di laut ASEAN.
“Kalau ada satu negara invasi negara lain, komunitas internasional langsung mengutuk dan menyatakan ilegal. Tapi, bila ada kapal luar negeri masuk dan mengambil ikan di perairan negara lain, justru yang disalahkan adalah negara itu karena dianggap tak bisa menjaga perairannya,” ujarnya, Selasa (19/11).